Eko menilai, tindakan intimidasi dan pemaksaan tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apa pun. “Tidak boleh ada kelompok yang bertindak sewenang-wenang di tengah masyarakat,”
Gubernur Khofifah mengapresiasi peran DPRD Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan sinergi seluruh u
Melalui sosialisasi ini, DPRD Jatim berharap tercipta kesadaran hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Dengan demikian, sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpiha
Hasan mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK kasus hibah pokmas APBD Jatim 2021–2022 dan Agus Black Hoe mundur setelah namanya disebut-sebut dalam dugaan penyalahgunaan narkotika.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pasar rakyat ini menjadi simbol kebersamaan sekaligus ruang pemberdayaan ekonomi lokal.
Platform aspirasi masyarakat bertajuk Curhato Nang Dewan (CUAN) ini dapat diakses melalui sambungan telepon di nomor 0813-3838-1388
Gubernur Jatim, Khofifah menyatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menghindari multitafsir terhadap posisi kelembagaan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Salah satu poin penting perubahan adalah penghapusan Pajak Alat Berat (PAB) karena potensi penerimaannya sangat kecil dan biaya pemungutannya dinilai tidak sebanding. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 2 UU HKPD yang menyarankan efisiensi dalam
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa inisiatif penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem transportasi berbasis koridor yang telah berjalan dan menyambungkannya hingga ke wilayah-wilayah pedesaan.
Banggar menyoroti belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional hingga 76 persen, sementara belanja modal hanya 6 persen. “Belanja modal turun 40 persen dari APBD Perubahan 2025, ini patut jadi perhatian serius,” kata Juru Bicara Banggar, Hj. L
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur.
"PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat," tegas Deni Wicaksono.
Ketua Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, yang datang langsung ke kantor KI Jatim. kunjungannya merupakan bagian dari komitmen DPRD mendengar capaian kerja sekaligus rencana strategis KI Jatim.
DPRD tetap memastikan bahwa alokasi tersebut dibagi secara merata antara sekolah negeri dan swasta. Ini dianggap penting untuk menjaga rasa keadilan di kalangan penyelenggara pendidikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa terdapat perubahan signifikan dari sisi pendapatan daerah pada 2026. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian sistem bagi hasil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keu
