Eksekutif Sampaikan Rancangan APBD Jatim 2026 ke DPRD

Eksekutif Sampaikan Rancangan APBD Jatim 2026 ke DPRD © mili.id

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono usai rapat Rancangan APBD 2026 di gedung DPRD Jawa Timur.

Surabaya, mili.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyampaikan penjelasan awal terkait Rancangan APBD 2026 di hadapan DPRD Jawa Timur. Penyampaian ini menandai dimulainya rangkaian pembahasan kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa terdapat perubahan signifikan dari sisi pendapatan daerah pada 2026. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian sistem bagi hasil sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca juga: Semangat Berbagi Idul Adha, PLN Group Jatim Tebar Ribuan Paket Kurban

“Memang ada perbedaan dari sisi pendapatan, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 itu ada perbandingan bagi hasil untuk kabupaten kota, sehingga potensi pendapatannya berkurang cukup banyak,” ujar Adhy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

Meski terjadi penurunan pendapatan, Pemprov Jatim tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan sumber-sumber lain. Salah satunya dengan mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peningkatan pengelolaan aset daerah agar lebih produktif.

Baca juga: Inovasi Pendidikan Jatim Melesat, Kemendagri Sebut Jadi Contoh Nasional

“Kita juga akan ada peningkatan, bagaimana mengoptimalisasi BUMD untuk menghasilkan pendapatan, juga pengelolaan aset,” tambahnya.

Adhy menegaskan bahwa dengan kondisi fiskal yang terbatas, alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program prioritas. Program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan tetap menjadi fokus utama.

Baca juga: Komisi E DPRD Jatim Siapkan Hearing Darurat Bahas Masa Depan Guru Honorer

“Kita optimalkan prioritas program untuk yang wajib, kebutuhan dasar, dan juga program-program yang lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sementara itu, anggaran operasional dan biaya rutin akan kita efisiensikan,” pungkasnya. (ADV)

Editor : Redaksi



Berita Terkait