Surabaya, mili.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperjuangkan kesetaraan nilai Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi sekolah negeri, swasta, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurutnya, tidak boleh ada ketimpangan dalam dukungan anggaran pendidikan.
“Jadi kita BPOPP, kami itu berusaha terus supaya ada kesetaraan nilai BPOPP sekolah negeri dan swasta serta SLB. Jadi tidak ada negeri lebih banyak daripada swasta,” ujar Sri Untari, di Surabaya, Sabtu (13/9/2025).
Baca juga: Pramono Pastikan SD Negeri Rusak di Kebayoran Lama Segera Diperbaiki
Upaya tersebut, kata Untari, telah mendapat respons positif dari jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut, kesetaraan itu penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil bagi semua penyelenggara pendidikan.
“Alhamdulillah itu bisa diterima oleh jajaran eksekutif saat pembahasan,” imbuhnya.
Namun, tantangan utama dalam mewujudkan kebijakan ini adalah keterbatasan fiskal daerah. Sri Untari mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur mengalami penurunan drastis pada tahun 2025.
Baca juga: DPRD Jatim: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa
“Tahun 2024 kita masih punya pendapatan sampai Rp23 triliun PAD, sekarang tinggal Rp17,4 triliun. Kita kehilangan hampir Rp5 triliun akibat opsi kebijakan pajak,” jelasnya.
Penurunan PAD ini berimbas langsung pada keterbatasan alokasi BPOPP. Tahun sebelumnya, BPOPP masih bisa dianggarkan hingga 9 bulan, namun tahun ini hanya cukup untuk 8 bulan.
Meski demikian, DPRD tetap memastikan bahwa alokasi tersebut dibagi secara merata antara sekolah negeri dan swasta. Ini dianggap penting untuk menjaga rasa keadilan di kalangan penyelenggara pendidikan.
Baca juga: Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa
“Yang penting, negeri dan swasta sama. Di situ yang menjadi perbedaan yang harus dipahami oleh teman-teman swasta utamanya dan teman-teman negeri,” kata Untari.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan operasional antara sekolah negeri dan swasta sebenarnya tidak jauh berbeda. “Kesamaan kebutuhan itu antara negeri dan swasta itu yo podo (sama),” pungkasnya. (ADV)
Editor : Redaksi
Berita Terkait
