Dewan Jatim Siapkan Raperda Transportasi Publik Terintegrasi

Surabaya, mili.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat layanan transportasi publik melalui pengembangan program Bus Trans Jatim. Menyambut hal itu, Komisi D DPRD Jawa Timur kini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang transportasi publik terintegrasi sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap sistem transportasi yang nyaman dan terjangkau.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyatakan bahwa inisiatif penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem transportasi berbasis koridor yang telah berjalan dan menyambungkannya hingga ke wilayah-wilayah pedesaan.

Baca juga: Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa

“Komisi D berinisiatif menyiapkan Raperda transportasi publik terintegrasi. Nantinya kabupaten/kota juga diharapkan menyiapkan feeder yang masuk hingga kampung dan desa, sehingga masyarakat bisa menjangkau bus antar kota maupun antar provinsi,” ujar Halim, Senin (22/9/2025).

Menurutnya, Pemprov Jatim telah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan Trans Jatim dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk pembangunan koridor 1 hingga koridor 8. Saat ini, tercatat sudah ada enam koridor yang beroperasi dan dua koridor baru segera menyusul.

“Pengguna Trans Jatim semua koridor saat ini sekitar 22.000 orang per hari. Jika dihitung sederhana, setidaknya ada 11 ribu pengendara roda dua yang beralih ke Trans Jatim,” jelasnya.

Halim juga menyoroti dampak positif dari perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik, terutama dari sisi keselamatan lalu lintas. Berdasarkan data Direktorat Lantas Polda Jatim, sekitar 84 persen kecelakaan lalu lintas di 2023 melibatkan kendaraan roda dua.

Baca juga: DPRD Jatim Dorong Pemprov Fasilitasi Kongres SRPB, Sri Untari: Relawan Jangan Hanya Dicari Saat Bencana

“Dengan migrasi sebagian pengguna ke Trans Jatim, risiko kecelakaan bisa ditekan signifikan,” tegas politisi Partai Gerindra itu. Selain keselamatan, lanjutnya, kehadiran Trans Jatim juga memberikan dampak ekonomi bagi warga di sekitar jalur layanan.

“Belum lagi multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Di area parkir koridor, UMKM bisa tumbuh, warung kopi berkembang, dan ini menumbuhkan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim akan meluncurkan Koridor VII dengan rute Lamongan Selatan–Dukun Gresik hingga Paciran, Lamongan Utara. Sementara itu, Koridor VIII wilayah Malang Raya direncanakan mulai beroperasi pada November 2025.

Baca juga: DPRD dan Gubernur Jatim Sepakati Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus pada Manfaat bagi Masyarakat

“Malang adalah kota pelajar. Kontribusinya besar di dunia pendidikan, jadi transportasi publik yang terintegrasi mutlak dibutuhkan. Kemudian paling tidak nantinya setiap karesidenan di Jawa Timur memiliki layanan transportasi publik. Targetnya ada 14 koridor yang terbangun,” terang Halim.

Ia menambahkan, tingginya animo masyarakat terhadap Trans Jatim juga perlu diimbangi dengan penambahan armada di beberapa koridor. “Banyak usulan agar ditambah armada karena penumpang sudah melebihi kapasitas. Itu yang juga akan kita dorong,” pungkasnya. (ADV)

Editor : Redaksi