Puan Pimpin Paripurna, Prabowo Paparkan Langsung Arah Ekonomi dan Fiskal 2027
Rabu, 20 Mei 2026 12:41 WIBPuan Pimpin Paripurna, Prabowo Paparkan Langsung Arah Ekonomi dan Fiskal 2027
Puan Pimpin Paripurna, Prabowo Paparkan Langsung Arah Ekonomi dan Fiskal 2027
IHSG Anjlok Jelang Pidato Ekonomi Prabowo di DPR
Fraksi DPRD Jatim Soroti Kinerja BUMD, Minta Evaluasi Menyeluruh dan Penguatan Tata Kelola
Paripurna HUT Depok ke-27, Macet hingga Sampah Jadi Sorotan Utama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menetapkan rapat paripurna untuk membahas usulan pergantian Ketua DPRD pada 30 April 2026. Penetapan jadwal tersebut diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar pada Rabu (22/4).
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-17: Fokus Pengesahan RUU Perlindungan Saksi dan PPRT
Wali Kota Depok Ajukan Tiga Raperda di Paripurna DPRD, Fokus Industri hingga Transportasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Wakil Ketua DPR Adies Kadir sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat. Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan III tahun sidang 2025–2026.
Seluruh fraksi DPRD Kota Surabaya menyepakati Nota Keuangan R-APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Khofifah mengapresiasi peran DPRD Jawa Timur yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan sinergi seluruh u
Gubernur Jatim, Khofifah menyatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk menghindari multitafsir terhadap posisi kelembagaan dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Banggar menyoroti belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional hingga 76 persen, sementara belanja modal hanya 6 persen. “Belanja modal turun 40 persen dari APBD Perubahan 2025, ini patut jadi perhatian serius,” kata Juru Bicara Banggar, Hj. L
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi berharap, belanja yang dilakukan oleh eksekutif segera terealisasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu OPD yang mengalami peningkatan signifikan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, yang awalnya memperoleh pagu Rp149,33 miliar, dan dalam P-APBD naik menjadi Rp163,63 miliar.