11 Paket PSD Senilai Rp63,3 M Dipercepat, Ikfina-APH Tandatangani Pakta Integritas

Mojokerto - 11 paket Pembangunan Strategis Daerah (PSD) di Kabupaten Mojokerto harus dipercepat pembangunannya di Tahun 2024 ini, karena telah dianggarkan.

Untuk itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah bersama aparat penegak hukum (APH) di XOW Restoran, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Senin (4/3/2024).

Baca juga: 968 Petugas Sensus Ekonomi 2026 Siap Turun ke Lapangan, Bupati Mojokerto Tekankan Akurasi Data

Sesuai Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45.3846-0172/2023, ada 11 Pembangunan Strategis Daerah (PSD) Tahun 2024, dengan total anggaran Rp63,3 miliar.

"Jadi ini adalah 11 paket strategis yang saya mengharapkan kerja sama yang baik. Mulai dari Polres Mojokerto kabupaten maupun kota," jelas Ikfina dalam siaran pers yang diterima mili.id, Selasa (5/3/2024).

Ikfina juga menyampaikan keinginannya dalam pembangunan Tahun 2024 ini agar segera terlaksana. Dia juga berharap adanya percepatan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sebelumnya.

"Maka saya hanya punya keinginan, bagaimana pembangunan ini benar-benar terwujud sesuai dengan yang direncanakan dan aman," terangnya.

Baca juga: Kehilangan Sosok Ibu, Keluarga Korban Pembunuhan di Mojokerto Masih Diliputi Duka

Bupati Ikfina Fahmawati menandatangani Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah di XOW Restoran, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Senin (4/3/2024) - (Foto: Dok. Kominfo Kabupaten Mojokerto)

"Saya juga minta tolong nanti 11 paket PSD di sini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentu harapan saya tidak sampai akhir tahun. Jadi kalau bisa ada percepatan pembangunan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan jadwal," sambung Ikfina.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Endang Tirtana menyampaikan bahwa adanya pengamanan pembangunan ini merupakan tupoksinya. Ia berkomitmen akan menciptakan kondisi yang aman dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Baca juga: DPRD Mojokerto Tetapkan Arah Baru Pajak dan Retribusi, Gus Barra: Perkuat Fiskal dan Layanan Publik

"Kejaksaan juga mendorong pembangunan guna menekan kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan yang diwujudkan dengan melakukan pengamanan PSN di daerah," ungkap Endang.

Diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota yang diwakilkan Kanit Tipikor, Kepala DPMPTSP, Direktur RSUD Prof.dr. Soekandar, Kepala DPMD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.

Editor : Narendra Bakrie