Surabaya Tuan Rumah Perayaan Otoda, Arif Fathoni Bicara Pentingnya Keberlanjutan

Surabaya Tuan Rumah Perayaan Otoda, Arif Fathoni Bicara Pentingnya Keberlanjutan © mili.id

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni (Foto: Bejo/mili.id)

Surabaya - Kota Surabaya bakal menjadi lokasi puncak Perayaan Otonomi Daerah (Otoda) Nasional, yang akan dihadiri seluruh kepala daerah se Indonesia.

Dalam acara tersebut, nantinya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan menerima penghargaan kategori Penyelenggaraan Pemerintahan terbaik se Indonesia.

Baca juga: Rayakan Hari Anak Nasional 2026 Melalui Ruang Berkarya yang Setara di Dafam Pacific Caesar Surabaya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni turut bersyukur atas kepercayaan pemerintah pusat menggelar event nasional di Kota Pahlawan.

"Wali Kota Mas Eri Cahyadi membuat kerangka kebijakan yang membuat Kota Surabaya tetap harmoni, di balik keberagaman suku dan agama. Inilah yang membuat pemerintah pusat memberikan kepercayaan terhadap Kota Surabaya untuk menggelar event-event pemerintahan nasional," ungkap Fathoni, Senin (22/4/2024).

Soal penghargaan yang akan diterima Eri Cahyadi dalam puncak Otoda Award, kategori penyelenggara pemerintahan terbaik, Ketua Partai Golkar Surabaya ini mengatakan bahwa penghargaan itu merupakan kado Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh masyarakat Surabaya.

"Di masa Walikota Mas Eri Cahyadi, partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemerintahan terbuka lebar dan meningkat. Ini kepiawaian kepemimpinan yang menjadi trade make beliau," jelas Fathoni.

"Sehingga penghargaan tersebut di samping untuk Mas Eri sendiri, juga apresiasi atas kolaborasi seluruh tokoh masyarakat dan agama dengan Pemkot Surabaya. Mudah-mudahan dapat dipertahankan di masa-masa mendatang. Untuk itu saya terus dorong pentingnya keberlanjutan pemerintahan," tambahnya.

Meski periode walikota dan wakil walikota kali ini hanya 3 tahun 6 bulan, menurut Fathoni, Eri Cahyadi sudah meletakkan dasar pemerintahan yang berbasis pada sistem kerja baku, yang menjadi pedoman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan RPJMD. Sehingga tidak ada lagi ego sektoral antar OPD yang membuat program tidak terlaksana dengan baik.

Baca juga: Eri Cahyadi Ancam Tutup Usaha Bandel Soal Pajak Dan Parkir

"Kita lihat, seluruh kebijakan saat ini berlangsung dimulai dari hulu ke hilir, tidak berjalan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah soal penanganan stunting seluruh OPD bekerja secara kolaboratif, sehingga mampu menurunkan angka stunting di Kota Surabaya," beber dia.

Fathoni menambahkan, diawal Eri Cahyadi menjabat, Pemkot Surabaya langsung bekerja keras menangani Pandemi Covid-19, sehingga APBD Surabaya dihabiskan untuk mengatasi persoalan tersebut, dan program kerja lain belum bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran.

"Jadi efektif walikota Surabaya hanya bisa merealisasikan program dalam dua tahun anggaran saja, dalam satu periode. Namun dalam periode singkat tersebut, sudah banyak program kerakyatan yang telah terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya rumah sakit di Surabaya timur yang akan beroperasi tahun ini, sehingga tidak ada lagi dikotomi layanan dasar kesehatan terhadap warga Surabaya," tegasnya.

Mengenai keluhan pekerja tenaga kontrak di Surabaya, pria yang juga advokat ini mengatakan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB memberikan teguran kepada Pemkot Surabaya agar melakukan rasionalisasi terhadap membengkaknya tenaga kontrak.

Baca juga: Dengan Semangat Kemerdekaan RI, PLN Gencarkan Promo Tambah Daya 50 Persen di Darmo Free Day

Namun demikian, meskipun rekrutmen tersebut dilakukan pemimpin sebelumnya, Eri Cahyadi mengambil jalan tengah agar warga Surabaya tetap bisa bekerja, meski ada penyesuaian aturan Menteri Keuangan soal hak yang diterima.

"Karena pemimpin bijak adalah ketika datang dua persoalan dihadapanmu, maka carilah yang madharatnya paling ringan," ungkapnya.

"Kepala-kepala OPD mestinya bisa menjelaskan hal tersebut di lingkungan tenaga kontrak masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kesimpulan oleh tenaga kontrak yang ada di Surabaya," pungkas Fathoni.

Editor : Aris S



Berita Terkait