Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Rawan Penyimpangan dan Korupsi ?
Jumat, 15 Mei 2026 12:50 WIBProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) : Rawan Penyimpangan dan Korupsi ?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) : Rawan Penyimpangan dan Korupsi ?
Pengawasan Berakhir, Kinerja Logistik Tanjung Priok Justru Kian Optimal
Perkuat Pengawasan Internal, Lapas Pangkalan Bun Ikuti Pengukuhan Satops Patnal
Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan teguran keras, membekukan sementara operasional satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) setelah viral video seorang mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjoget di
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) mengungkap temuan signifikan terkait peredaran produk obat, suplemen, kosmetik, dan makanan ilegal atau berbahaya yang dipasarkan melalui platform perdagangan daring (marketplace) selama tahun 2
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol Hermawan, menegaskan bahwa praktik penimbunan pangan dan peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin akan ditindak pidana tanpa kompro
Pakar teknik sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dr Ir Mudji Irmawan MT menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan konstruksi serta keterlibatan tenaga ahli sejak tahap perencanaan sebuah bangunan.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono menuturkan bahwa penegak perda harus aktif melakukan pengawasan terhadap tempat usaha tersebut.
Satuan kerja KPAI menginduk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang juga mengalami efisiensi anggaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faizal menjelaskan, berdasarakan informasi yang diperoleh, Kecamatan Jetis menjadi daerah paling rawan.
Pemimpin yang bersih juga lahir dari rahim demokrasi yang bersih.
Pansus DPRD Jember akan kembali Bawaslu Jember untuk ketiga kalinya.
Aksi WO itu, sebagai bentuk penolakan pembentukan pansus tersebut.
Kedatangan Tim Audit Itjenad dalam rangka memastikan kinerja optimal dan pengelolaan anggaran yang tepat.