Perangkat Kelurahan di Surabaya Diminta Ikut Mengawasi Peredaran Beras Oplosan

Surabaya, mili.id - Perangkat kelurahan di Surabaya diminta untuk ikut mengawasi peredaran beras oplosan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono.

Baca juga: Dugaan Pungli Kalijudan Meluas, Pedagang Bongkar Dugaan Sewa Lahan Aset

Buleks-sapaan Budi Leksono menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Katanya, Fraksi PDIP melalui Komisi B DPRD Surabaya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk kelurahan untuk memastikan pengawasan dan penindakan berjalan optimal.

"Ini tugas bersama. Kita akan berkoordinasi dan menyikapi secara serius. Di sini ada peran dari Dinas Ketahanan Pangan, Perumda Pasar Surya, serta Dinas Perekonomian," terang Buleks, Senin (21/7/2025).

Buleks menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi, termasuk aparat dan jajaran pemerintah kota dalam melakukan pengawasan di pasar-pasar tradisional.

Dia menyebut, jika ditemukan adanya peredaran beras oplosan, perlu dilakukan pemantauan terhadap jejaring agen dan distributor yang terlibat.

"Kalau memang ada peredaran beras oplosan, berarti pasti ada jejaring, mungkin sindikat, yang menyuplai. Ini yang harus dimonitor dan ditertibkan. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan secara tidak sah," paparnya.

Baca juga: Eri Cahyadi Tegas Berantas Dugaan Pungli di SWK Kalijudan, Perintahkan Pengembalian Seluruh Uang Pedagang

Buleks menambahkan, Fraksi PDIP akan membahas kemungkinan melakukan kunjungan langsung ke pasar-pasar sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peninjauan terhadap laporan masyarakat.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi warga Surabaya dalam memperoleh bahan pangan berkualitas.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan indikasi beras oplosan di lingkungannya.

"Kami minta masyarakat tak ragu untuk menyampaikan laporan, baik melalui LPMK, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan. Informasi dari warga sangat penting untuk segera kami tindak lanjuti," terangnya.

Baca juga: Drainase Tersumbat Kabel Misterius, Rumah Warga Terancam Banjir Saat Musim Hujan

Buleks juga mendukung posko pengaduan di tingkat kelurahan atau kecamatan, sebagai bentuk pemerintah tingkat bawah turut aktif melakukan pengawasan.

"Kalau ini sudah jadi keresahan warga, maka kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus aktif melakukan pemantauan. Di sana ada pasar-pasar tradisional, toko-toko kelontong yang juga perlu diawasi," ujarnya.

Tak hanya mengandalkan pemerintah, Buleks juga membuka ruang kolaborasi dengan LSM dan komunitas masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan pemerintahan maupun sektor pasar.

"Banyak komunitas dan LSM yang punya perhatian terhadap hal ini. Kita terbuka untuk berkolaborasi dalam pengawasan. Tujuannya satu, jangan sampai beras oplosan ini beredar secara luas dan merugikan masyarakat," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie