Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) di Lampung. Lahan seluas sekitar 85.244 hektare itu selam
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bengkulu Utara berinisial FM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan batu bara.
Keempat tersangka diduga melakukan pemotongan dana bantuan bagi ribuan penerima program tersebut.
Dalam kasus ini, seorang anggota DPRD Sidoarjo berinisial SA diduga telah terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
Bantuan keuangan itu dikucurkan untuk pembangunan wahana yang mempunyai luas kurang lebih 2,1 hektare yang dibangun di belakang salah satu perumahan di kawasan tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, penyidik berhasil mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga terkait kasus tersebut.
Penggeledahan itu dilakukan atas dugaan korupsi dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS di Kabupaten Sumenep.
Kasi Intel Kejari Situbondo, Huda Hazamal mengatakan, kasus ini mencakup dua bidang strategis di Dinas PUPP, yakni Sumber Daya Air dan Bina Marga.
Kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat akan adanya sekolah menengah kejuruan sangat urgent karena saat ini di masa PPDB harusnya sudah menjadi kebutuhan masyarakat Sidoarjo Barat.
Informasi yang diperoleh di lokasi, penggeledahan dilakukan sejak pukul 9.30 WIB.
Hingga saat ini tak diberitahu kronologi maut tersebut.
Pengusutan dilakukan oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
"Pemeriksaan untuk mendalami dugaan korupsi gratifikasi pengelolaan dana PEN 2021-2024," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.
Sesuai jadwal, hari ini Jumat (08/11/2024), Karna Suswandi yang maju lagi sebagai Cabup di Pilkada Situbondo tahun 2024, akan diperiksa oleh penyidik KPK
