Depo Arsip Overload, Disperpusip Bondowoso Tak Terima Arsip Sejak 2023

Depo Arsip Overload, Disperpusip Bondowoso Tak Terima Arsip Sejak 2023 © mili.id

Seorang pegawai Disperpusip Bondowoso meninjau arsip di depo. (Deni AW/Mili.id)

Bondowoso - Depo arsip yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kabupaten Bondowoso overload.

Dampaknya, Disperpusip menyarankan supaya instansi mengelola mandiri arsipnya, termasuk dalam pemusnahan arsip ke depannya.

Kabid Kearsipan pada Disperpusip Kabupaten Bondowoso, Nanang Haryanto mengatakan, pihaknya hingga kini sedang mengelola belasan ribu arsip dalam wadah terbatas.

"Arsip statis 6.544 sedangkan inaktiv (dinamis) 7.041 berkas," sebut Nanang kepada Mili.id, Senin (29/1/2024).

Dari jumlah itu, usulan musnah pada tahun 2023 sebanyak 2.505 berkas untuk arsip usia di atas 10 tahun.

"Sebab retensi di atas 10 tahun, maka pemusnahan harus izin ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)," ulasnya.

Berkas yang diusulkan dimusnahkan mayoritas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso.

"Di antaranya laporan pelaksanaan kegiatan, pengawasan rencana supervisi, data rekapitulasi opsus padi, surat pemberitahuan pemilik kendaraan bermotor dari dinas pertanian," bebernya.

Berkas ini kemudian ditindaklanjuti lagi Maret 2024 nanti dan dijadwalkan dimusnahkan pada November 2024. Pemusnahan arsip juga berdampak baik untuk kapasitas penyimpanan arsip di depo Bondowoso yang tergolong sempit.

"Kami sejak 2023 memang tidak lagi menerima arsip dari OPD karena di sini sudah overload. Jika ada arsip dinamis di bawah 10 tahun, kami sarankan disimpan di masing-masing instansi," urai Nanang.

Pihaknya sudah berupaya mengusulkan pembangunan depo lantai II sejak 2019, namun selalu tertolak.

"Bahkan di tahun 2022 sudah muncul desain untuk pelaksanaan tahun 2023, tapi kendalanya direfocusing. Jadi sampai sekarang program itu tidak bisa terlaksana," ulasnya.

Pihak yang menentukan prioritas pembangunan di Bondowoso yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D).

"Mungkin karena ada prioritas lain dari BP4D, sehingga pembangunan fisik depo lantai II di Bondowoso tidak terwujud," nilai Nanang.

Baca juga: Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Bondowoso Tebar Kepedulian untuk Purnawira dan Warakawuri

Editor : Achmad S



Berita Terkait