Pemerintah Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyakita di Sejumlah Daerah

Mili.id— Pemerintah mengungkap penyebab kelangkaan minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di sejumlah daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keterbatasan pasokan terjadi akibat lonjakan permintaan yang meluas di luar sasaran distribusi awal, khususnya ke ritel modern.

Zulkifli Hasan, yang ditemui di SMAN 1 Depok, Sleman, Kamis (16/4), menjelaskan Minyakita pada dasarnya berasal dari minyak goreng curah yang kemudian dikemas sebagai bagian dari kebijakan pemerintah saat dirinya menjabat Menteri Perdagangan. Produk tersebut sejak awal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar tradisional.

Baca juga: Update Harga Pangan Papua Barat: Minyak Goreng Curah Tertinggi Kenaikan

“Minyakita itu tadinya minyak curah yang dikemas. Tujuannya untuk pasar tradisional,” kata Zulkifli.

Namun dalam perkembangannya, permintaan terhadap Minyakita meningkat signifikan dan meluas hingga ke supermarket. Kondisi ini dinilai menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan barang di pasar.

“Sekarang semua orang membeli Minyakita, termasuk di ritel modern. Kalau semua membeli produk ini, tentu stoknya menjadi terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, selisih harga antara Minyakita dan minyak goreng premium relatif tipis, sehingga mendorong pergeseran preferensi konsumen. Saat ini, harga Minyakita berada di kisaran Rp16.000 per liter, sementara minyak premium sekitar Rp17.000 per liter.

Meski demikian, pemerintah menegaskan secara umum pasokan minyak goreng nasional dalam kondisi cukup. Keterbatasan terutama terjadi pada distribusi Minyakita yang kini difokuskan kembali ke pasar tradisional sesuai peruntukannya.

Baca juga: Rupiah Melemah, Akademisi Nilai Jadi Momentum Pembenahan Struktur Ekonomi Nasional

Sementara itu, dari sisi distribusi, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui stok Minyakita di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, mengalami penipisan. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian.

Bulog, lanjut Rizal, telah mengajukan penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) kepada Kementerian Perdagangan untuk mengatasi kekurangan pasokan di lapangan. Saat ini, pemerintah mewajibkan produsen menyalurkan minimal 35 persen Minyakita melalui BUMN Pangan, dengan distribusi dibagi antara Bulog (70 persen), ID Food (20 persen), dan Agrinas Palma (10 persen).

Menurut Rizal, keterbatasan kuota DMO menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan penyaluran bantuan pangan kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama setelah prioritas distribusi difokuskan pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Baca juga: Prabowo soal Rupiah Anjlok: “Selama Purbaya Bisa Senyum, Tak Perlu Khawatir”

“Nanti setelah bantuan pangan, kami akan kembali fokus ke pasar. Memang harus diatur ritmenya,” kata Rizal.

Sebagai langkah lanjutan, Bulog mengusulkan peningkatan kuota DMO menjadi 65 persen agar distribusi Minyakita dapat menjangkau kebutuhan pasar sekaligus program bantuan sosial secara lebih optimal.

Pemerintah hingga kini masih mengkaji usulan tersebut dalam kerangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, termasuk memastikan distribusi tepat sasaran sesuai kebijakan subsidi.

Editor : Redaksi