Mili.id - Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Timur melakukan rapat koordinasi dengan salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, di Ruang Banggar, Jalan Yos Sudarso 18-22.
Wiwik Wahyuningsih, koordinator MKKS Timur kepada Reni menjelaskan, bahwa PPDB di sekolah swasta belum memenuhi pagu. Yakni mengalami kekurangan murid. Terhadap hal itu, sambung Wiwik, Reni Astuti menyarankan pagu di sekolah negeri satu rombel 32. Sebagaimana ketentuan.
"Pihak swasta, yang seharusnya menerima 3 kelas cuman dapat satu kelas. Ada yang cuman dapat 7 siswa yang seharusnya 52, itu tadi yang kami sampaikan ke Ibu Reni." ungkap Wiwik.
Namun masalahnya, saat sekolah negeri ditutup. Sekolah swasta sampai saat ini juga masih belum terpenuhi pagunya. Bahkan menurutnya lebih baik tahun sebelumnya. Maka, tutur Wiwik, Reni menekankan Dinas Pendidikan menyampaikan tidak ada jalur apapun ketika PPDB selesai.
Mengingat tahun lalu, Agustus sampai September, banyak anak belum sekolah karena dijanjikan masuk pendidika negeri. Sehingga yang dirugikan bukan semata-mata sekolah swasta. Namun anak-anak yang tidak dapat masuk sekolah.
"Jadi kami berharap betul-betul mematuhi kesepakatan bersama, mematuhi yang ada kalau memang sudah tutup. Jangan online-nya tutup tapi offline-nya masih ada. Ini yang kami harapkan." jelas Wiwik.
Baca juga: Khofifah: Jasa Konstruksi Harus Jadi Motor Ekonomi Jatim dan Pembuka Lapangan Kerja Baru
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pendidikan
Pemkot Makassar Perkuat Tim Verifikasi SPMB di Sekolah Favorit
Jumat, 19 Jun 2026 15:29 WIB
Pendidikan
Dindik Jatim dan MKKS Rumuskan Program GTK 2026 Lebih Berdampak Peningkatan Mutu Pendidikan
Jumat, 31 Okt 2025 11:52 WIB
