Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam membongkar praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bersubsidi yang merugikan keuangan negara dan tidak tepat sasaran.
Modus operandi yang digunakan diduga dengan memalsukan dokumen untuk proses sertifikasi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang diduga bersekongkol dengan oknum aparat atau pejabat terkait.
Berikut rangkuman redaksi.
Kolom ini ditulis oleh Miftahul Fahamsyah.
Polri dan BPOM sepakat memperkuat sinergitas dalam perlindungan masyarakat di bidang obat, makanan, minuman, dan kosmetik.
Optimistis regulasi baru jadi solusi atasi mafia tanah.
Kejagung membongkar kasus yang melibatkan Tom Lembong hingga Zarof Ricar di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Beberapa bulan ke depan, ada yang perlu kita tuntaskan dan juga kita kawal," ujar Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Audiensi itu digelar untuk membahas persoalan pupuk di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Ugas Irwanto memang sudah lama memberikan atensi ataupun langkah-langkah atas penyalahgunaan pupuk di Kabupaten Probolinggo.
Surat permohonan audiensi itu ditujukan kepada Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, Kapolres AKBP Wisnu Wardana, Kepala Kejaksaan Negeri Ahmad Nuril Alam.
Nihilnya dokumen kepemilikan tanah dinilai sebagai pintu bagi mafia menyerobot tanah milik warga yang seharunya berhak atasnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pengungkapan ini adalah hasil belanja kasus yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Hal ini dibuktikan usai PT Pupuk Indonesia (PT PI) Jawa Timur dan distributor CV Kharisma Sejati turun ke lapangan.
Kejadian pada Selasa (30/1/2024) lalu ini menjadi pembahasan hangat di kalangan warga, eksekutif dan legislatif Bondowoso pada Kamis (1/2/2024)
