30 Tahun Kudatuli, Puti Guntur: Demokrasi Jangan Pernah Dibungkam Lagi

Mili.id – Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Posko Pandegiling, Surabaya, Jumat (24/7/2026), menjadi momentum refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus pengingat agar praktik pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat tidak kembali terulang.

Cucu Presiden pertama RI Soekarno, Puti Guntur Soekarno, menegaskan bahwa Kudatuli merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Baca juga: PDIP Surabaya Terima Banpol Lebih Rp6 Miliar, Fokus Pendidikan Politik

Menurutnya, tragedi tersebut menjadi bukti bagaimana kekuasaan negara pernah digunakan untuk membungkam aspirasi politik rakyat.

"Peristiwa Kudatuli adalah bagian dari torehan sejarah demokrasi Indonesia ketika demokrasi dibungkam menggunakan alat kekuasaan. Ini juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam sejarah Indonesia," ujar Puti.

Ia menjelaskan, Kudatuli tidak hanya meninggalkan luka sejarah, tetapi juga menjadi pemantik lahirnya gelombang Reformasi 1998 yang mengubah arah perjalanan bangsa. Posko Pandegiling, Surabaya, disebut memiliki nilai historis karena menjadi salah satu pusat konsolidasi para pendukung Megawati Soekarnoputri dan pejuang demokrasi pada masa itu.

"Pandegiling menjadi bagian dari konsolidasi para pejuang demokrasi dan pendukung Pro Mega. Dari sinilah arus perlawanan terhadap rezim saat itu tumbuh dan menjadi bagian dari rangkaian sejarah menuju reformasi," katanya.

Puti mengingatkan, peringatan Kudatuli tidak boleh berhenti sebagai seremoni mengenang masa lalu. Menurutnya, sejarah harus menjadi cermin agar Indonesia tidak kembali memasuki fase ketika kebebasan berekspresi, menyampaikan kritik, dan kehidupan demokrasi dibatasi oleh kekuasaan.

"Kita memperingati bukan hanya untuk mengingat masa lalu, tetapi juga merefleksikan hari ini dan masa depan. Jangan sampai suasana ketika demokrasi dibungkam dan kekuasaan berjalan secara otoriter terulang kembali," tegasnya.

Ia juga menitipkan pesan kepada generasi muda agar tetap berani menjaga demokrasi dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai-nilai kebudayaan.

"Tetaplah berani, memiliki keteguhan dan keberpihakan terhadap politik yang berkeadaban, politik yang berkebudayaan, politik yang bermoral," pesannya.

Baca juga: PDIP Surabaya Panaskan Mesin Organisasi Lewat Regenerasi Kader Muda Berkelanjutan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mengatakan peringatan 30 tahun Kudatuli digelar di berbagai daerah untuk menjaga ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah perjuangan demokrasi.

Menurutnya, tragedi Kudatuli harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang memegang kekuasaan agar tidak mengulangi praktik pembungkaman terhadap kebebasan rakyat.

"Kami ingin mengingatkan kepada siapa pun, terutama penguasa, bahwa kejadian seperti ini jangan pernah terulang lagi. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, dan menyampaikan kritik harus dijaga karena dijamin oleh konstitusi," kata Bonnie.

Ia menilai demokrasi yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan besar.

"Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal oleh keringat, air mata, bahkan darah. Karena itu, kita punya tanggung jawab memastikan pembungkaman terhadap suara rakyat tidak terjadi lagi," ujarnya.

Baca juga: Baktiono Kritik Sistem Desil Bansos, Usulkan UMK Jadi Acuan

Sementara itu, Panitia Nasional Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Setiawan, mengatakan Surabaya dipilih sebagai salah satu lokasi utama karena memiliki posisi historis dalam perjalanan PDI dan gerakan Reformasi.

Rangkaian peringatan digelar secara nasional melalui diskusi publik, kuliah umum, pameran sejarah hingga peresmian Monumen Kudatuli di Jakarta pada 27 Juli mendatang.

"Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini adalah kick-off demokrasi Indonesia. Reformasi 1998 tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang dimulai dari Kudatuli," pungkasnya.

Peringatan di Posko Pandegiling diisi dengan mimbar demokrasi, temu pejuang demokrasi lintas daerah, serta pameran foto sejarah yang mendokumentasikan perjalanan perjuangan para aktivis dan kader PDI dalam memperjuangkan demokrasi Indonesia.

Editor : Redaksi