Emak-emak Kelurahan Tegalsari saat ngadu ke DPRD
Mili.id - Hari Agung, pendamping Emak-emak Kelurahan Tegalsari yang mengadukan tidak cairnya bantuan PKH ke DPRD Kota Surabaya turut angkat suara.
Menurut Ketua RT II di Pandegiling tersebut, permasalahan ini bentuk kelalaian pemerintah terhadap persoalan perempuan. Walaupun Pemkot beralasan hemat anggaran maupun penyesuaian.
Baca juga: SPG Sapi Kurban Bergaya Koboi
"Harusnya ada kejelasan terkait PKH disampaikan ke penerima manfaat." kata Agung, Selasa (19/4).
Sebab, di masa pandemi Covid - 19 ini, beban hidup lebih banyak ditanggung perempuan. Mereka, lanjut Agung terpaksa terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baca juga: DPR Minta Penjelasan Detail Wacana ‘War Tiket’ Haji, Khawatir Timbulkan Keresahan
Dia menilai, situasi tersebut lebih berisiko dihadapi bila dibandingkan dengan laki-laki. "Potensi mengalami stress gap juga lebih besar, terbukti salah satu penerima manfaat mengalami stres berat dan linglung karena ATM tak kunjung cair." tutur Agung.
Bahkan yang bikin terenyuh. Lanjut Agung, salah satu penerima manfaat yang terputus PKH nya, rumahnya berlantai tanah. Tidur di bawah bersama anak cucu.
Baca juga: HNW Apresiasi Predikat WTP BPKH, Ingatkan Risiko Investasi Dana Jamaah di Tengah Gejolak Pasar
"Kebijakan ini seringkali gagal melihat realitas pahit yang dihadapi penerima manfaat, khususnya perempuan." kata Agung.
Editor : Redaksi
