Kasus KDRT Dokter Mae'dy, Ahli dari LPSK Sebut Korban Layak Dapat Ganti Rugi

Surabaya - Sidang lanjutan dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik dan psikis yang dilakukan terdakwa Lettu Laut (K) dr. RBK terhadap istrinya, dr Mae'dy berlanjut pada pemeriksaan ahli terkait permohonan restitusi.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Militer Surabaya itu, ahli menyebut bahwa dr Mae'dy sebagai korban layak untuk mendapatkan restitusi atau gantirugi.

Baca juga: Bocah 4 Tahun Korban Penganiayaan Ibu Tiri di Bekasi Masih Kritis, Jalani Perawatan Intensif

Ahli tersebut adalah Syahrial Martanto, seorang Ahli Penilai Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Di awal keterangannya, ahli diminta untuk menjelaskan kuasa hukum dr Mae'dy selaku pemohon yakni Mahendra Suhartono tentang restitusi dan siapa yang berhak menerima restitusi tersebut.

Menurut ahli, masalah restitusi atau ganti kerugian, ahli mengatakan bahwa hal itu tercantum dalam pasal 4 Perma nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa korban berhak mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian berupa materil maupun imateriil yang timbul akibat penderitaan tidak langsung karena tindak pidana lain, seperti penggantian biaya perawatan medis maupun biaya perawatan psikologis.

Semua itu merujuk pada pasal 7 (a) UU Nomor 31 tahun 2014. Di pasal ini disebutkan, korban suatu tindak pidana berhak mengajukan restitusi, di mana komponen yang diterima sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022.

Lalu, apakah korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berhak mengajukan restitusi?

Ahli menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tindak pidana lain, maka korban KDRT masuk dalam kategori perkara tindak pidana lain.

Menurut ahli, dalam perkara KDRT, kerugian yang dialami biasanya konkrit sehingga dari sekian banyak permohonan restitusi yang diajukan, akan dikabulkan majelis hakim.

Meski sering mendapatkan pengajuan permohonan restitusi dari korban KDRT, untuk peradilan militer, ahli mengaku jarang sekali menanganinya namun ahli juga menjelaskan bahwa peradilan militer di Jakarta juga ada yang mengajukan tuntutan restitusi yang saat ini dalam tahap persidangan.

Kuasa Hukum dr Mae'dy, Mahendra Suhartono lantas bertanya apakah Perma Nomor 1 Tahun 2022 itu hanya mengikat untuk peradilan umum saja ataukah termasuk peradilan militer?

Ahli kemudian menjawab bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 ini adalah mandat dari UU Nomor 31 Tahun 2012.

"Berdasarkan undang-undang tersebut, ketentuan tentang perlindungan anak dan korban itu mengikat untuk semua peradilan, bukan hanya peradilan umum," jelasnya, Kamis (5/12/2024).

Pada persidangan ini, ahli juga diminta untuk menjelaskan urut-urutan mulai dari pengajuan permohonan restitusi hingga akhirnya diputuskan hasil restitusi dari LPSK.

Sebelum menjawab pertanyaan ini ahli kemudian menyebutkan adanya peraturan berupa PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta adanya PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang juga khusus mengatur tentang pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Baca juga: Visum dan Kesaksian Jadi Bukti Kunci, Eks ART Yakin Erin Berpotensi Jadi Tersangka

"Untuk Perma Nomor 1 Tahun 2022 itu merupakan pedoman teknis yang dianut LPSK dalam hal restitusi," paparnya.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 itu, disebutkan bahwa korban dapat mengajukan restitusi melalui LPSK, penyidik maupun penuntut umum.

"Hal itu diatur dalam pasal 8 ayat 1 yang mana mekanisme permohonan restitusi ada dua, yaitu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi pemohon adalah korbannya sendiri, pengajuan restitusinya melalui LPSK, penyidik, maupun penuntut umum atau oditur," tambah ahli.

Berkaitan dengan prosedur pengajuan restitusi, korban menyampaikan permohonan tertulis kepada ketua LPSK untuk diajukan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

Begitu menerima permohonan tertulis dari korban sebagai pemohon restitusi, LPSK lalu menelaah permohonan tersebut.

"Korban sebagai pemohon saat mengajukan permohonan kepada LPSK, harus pula mencantumkan informasi tentang korbannya, informasi tentang siapa tersangka atau terdakwanya, menceritakan pula uraian kronologis peristiwanya, menguraikan pula besarnya kerugian yang timbul dan yang terakhir adalah tentang berapa besar restitusi yang diminta," kata dia.

Surat permohonan pengajuan restitusi yang berisikan data-data tersebut kemudian diserahkan kepada tim penilai di LPSK untuk dilakukan telaah.

Baca juga: DPR Minta Polisi Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan di Bandung

"Jika permohonan yang diajukan itu disetujui, ketua LPSK kemudian menerbitkan sebuah surat keputusan yang isinya tentang identitas korban sebagai pemohon restitusi lalu tentang besarnya restitusi yang diminta beserta dengan rinciannya," tegas ahli.

Ahli juga menjelaskan prosedur eksekusi dari restitusi tersebut yakni berdasarkan Perma nomor 1/2022, ketika sudah diputus dikabulkan oleh majelis hakim.

Terdakwa harus segera menjalankan putusan tersebut, pemberian restitusi dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak pelaku tindak pidana atau pihak ketiga menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Apabila dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak menjalankan putusan tersebut, LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan. Dan Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/ atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 hari sejak tanggal surat perintah diterima," tandas ahli.

Jaksa Agung atau Jaksa atau Oditur dapat menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 hari atau 14 hari.

"Dalam prakteknya apabila dalam pembayaran restitusi tidak cukup, untuk tindak pidana lain selain yang diatur Perma 1 tahun 2022, dimungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman subsidair, putusan penjara pengganti atau pidana kurungan," pungkasnya.

 

Editor : Narendra Bakrie