Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menegaskan bahwa jajarannya siap bersinergi dengan KPK, terutama dalam pemberantasan korupsi dengan terus melakukan perbaikan tata kelola layanan publik.
Dikabarkan, empat orang yang diperiksa itu adalah rekanan sebuah proyek di Situbondo.
"Khusus di tahun 2023, SW (Siskawati) mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN ini sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar. Untuk besaran dana insentif yang diperuntukkan khusus keperluan bupati, saat ini terus dilakukan analisis dan
Banner itu mereka pasang di Jalur Pantura Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atau depan Wisata Pantai Bentar.
Puluhan orang menggelar aksi damai menuntut KPK menangkap aktor di balik kasus korupsi BPPD Pemkab Sidoarjo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap di Pemkab Sidoarjo.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron sempat menyebut belum menemukan Bupati Muhdlor dan Kepala BPPD Ari Suryono saat menggelar operasi di Pemkab Sidoarjo.
"Rp2,7 miliar dipungut yang bersangkutan SW, tetapi peruntukannya untuk kepala BPPD dan bupati. Tentu kepada dua orang ini, kami akan konfirmasi," terang Ghufron.
"Terhadap kasus ini, pihak-pihak lain masih terus dikembangkan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Lembaga antirasuah itu juga menyegel Kantor BPPD Pemkab Sidoarjo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.
"Masih belum bisa kami sampaikan. Ada sekitar 10 orang yang diperiksa. Beberapa ASN. Masih berproses," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
"Benar, ada surat permohonan KPK untuk melakukan proses pemeriksaan saksi-saksi di sini," jelas Kapolres Jember AKBP Moh. Nurhidayat.
"Sudah ada kecukupan alat bukti kita naikkan ke tingkat penyidikan, pada malam ini kami umumkan beberapa tersangka," terang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Pol Rudi Setiawan.
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai fokus utama dalam agenda mereka.
