Yasonna Laoly Pimpin Kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Kemenkum Jatim
Jumat, 19 Sep 2025 21:22 WIBKomisi XIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada Jum’at (19/9/2025).
Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur pada Jum’at (19/9/2025).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur mendapatkan tambahan anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Instansi yang dipimpin Haris Sukamto itu mendapatkan tambahan hingga 300%.
38 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah mendapatkan surat selesai harmonisasi raperkada.
Baru 1.100 KDMP (11,46%) yang berhasil didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum Ditjen AHU Kemenkum.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso mengungkapkan banyaknya masukan penting yang diterima, terutama mengenai penguatan kelembagaan LPSK.
Biaya PNBP untuk pendaftaran merek, pencatatan karya cipta, maupun pendaftaran paten dan sebagainya.
"Agar nanti masalah yang sifatnya tindak pidana ringan bisa diselesaikan di Posbankum Desa," kata Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto.
Kakanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto menekankan, bantuan hukum yang diberikan para PBH harus menjunjung tinggi kualitas dan akuntabilitas.
Dirjen KI, Razilu dihadirkan oleh Kanwil Kemenkum Jatim untuk memberikan penguatan bersama jajaran pejabat terkait.
Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto memimpin apel bersama di Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jatim, Haris Sukamto bersilahturahmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Charis Mardiyanto.
Ada empat orang notaris yang diambil sumpahnya.
Tahun ini menjadi tonggak transformasi Kementerian Hukum, terutama dalam seluruh pelayanan publik yang mengarah ke digital.
Pengiriman di beberapa satker sebagai sampling berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
"Pimpin tim di wilayah dengan baik, layani masyarakat," tegas Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.