DPR Dorong Percepatan Infrastruktur Bali Demi Jaga Pariwisata Nasional

Mili.id - Komisi V DPR RI mendesak percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Bali guna menopang sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penyumbang devisa terbesar nasional.

Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu (8/4). Para legislator menilai pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata perlu diprioritaskan demi menjaga daya saing pariwisata.

Baca juga: Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur dan Sistem Kendali Pelabuhan Tanjung Emas

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kontribusi besar dari sektor pariwisata Bali tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menjaganya tetap optimal.

Ia mengungkapkan, dari total perputaran ekonomi wisatawan mancanegara yang mencapai Rp176 triliun, lebih dari separuhnya berasal dari Bali. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, potensi tersebut berisiko menurun drastis.

“Jangan sampai karena kelalaian, kita kehilangan potensi besar ini,” ujarnya.

Lasarus juga menyoroti kebutuhan anggaran pengamanan pantai yang dinilai relatif kecil, yakni sekitar Rp3–4 triliun. Ia menilai pemerintah harus serius memenuhi kebutuhan tersebut agar potensi ekonomi tidak terbuang sia-sia.

Baca juga: Kegiatan Rakernis Bawaslu Jatim Amburadul Belum Ada Pernyataan Resmi Ketua

Selain itu, ia mengkritik keterbatasan akses penerbangan domestik ke Bali yang masih menjadi kendala bagi wisatawan. Menurutnya, kondisi ini membuat perjalanan ke Bali terasa sulit, baik saat keberangkatan maupun kepulangan.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai 7,5 juta orang—angka tertinggi sepanjang sejarah. Jika digabungkan dengan wisatawan domestik, total kunjungan mencapai 16,3 juta orang.

Koster menambahkan, sektor pariwisata menyumbang sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dinilai krusial agar kualitas pariwisata tidak menurun.

Baca juga: Kegiatan Rakernis Bawaslu Jatim Amburadul, Penggunaan Anggaran Wajib Dipertanyakan

Menanggapi kemacetan parah saat arus mudik Lebaran, Koster juga mengusulkan penambahan jalur penyeberangan alternatif dari Ketapang menuju wilayah Bali utara dan timur. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di satu titik.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan agar distribusi arus kendaraan lebih merata,” katanya.

Editor : Redaksi