Pilkades Sampang 2025, Kantor Bupati Akan Digeruduk Massa

Mili.id - Aliansi Masyarakat Sampang (AMS) kembali akan menggelar aksi di depan kantor Bupati Sampang pada Rabu 6 Oktober 202, untuk menolak keputusan penundan pelaksanaan Pilkades hingga 2025 mendatang. 

Penundaan Pilkades Sampang sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Sampang Nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021. 

Baca juga: Polresta Malang Kota Memupuk Sinergitas dan Berikan Layanan Kesehatan Gratis ke Supeltas Binaan

Kordinator aksi, H. Mino menyatakan bahwa aksi bahkan ini merupakan bentuk kepedulian AMS kepada masyarakat Sampang. Adapun surat pemberitahuan aksi, lanjut dia sudah dilayangkan ke meja Mapolres Sampang

"Saya tetap maju tidak akan mundur terkait pengawalan Pilkades sampai dicabut SK Bupati Pilkades 2025, hingga harus memperjuangkan demi untuk kesejahteraan masyarakat Sampang, termasuk terbitnya SK. Bupati,” kata H. Mino, saat dikonfirmasi, Sabtu (02/10).

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Sampang (AMS) pernah menggelar aksi penolakan penundaan Pilkades, dengan menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Rabu (1/9/2021).

Koordinator aksi, Mohammad Riswanto mengatakan, AMS meminta para anggota dewan menggunakan hak interpelasi dan fungsinya, menolak secara kelembagaan terkait SK Bupati Sampang. 

Baca juga: Samsat Surabaya Selatan Gelar Pengajian dan Santunan Anak Yatim di Masjid Nurul Huda Polda Jatim

"Kami meminta untuk dijadikan pertimbangan pelaksanaan Pilkades tersebut agar tidak digelar 2025," ujarnya.

Menurutnya, jika pelaksanaan Pilkades digelar pada tahun 2025, pemerintah daerah akan mengisi kekosongan kursi kepala desa (Kades) dengan pejabat sementara (Pj). 

Sehingga, dikhawatirkan berpotensi terjadinya jual beli jabatan seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Mereka berharap agar DPRD Kabupaten Sampang menolak secara kelembagaan terkait pelaksanaan Pilkades 2025.

Baca juga: Indonesia–Jepang Perkuat Kerja Sama Militer Lewat Penandatanganan DCA

"Saya khawatir Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Probolinggo yang indikasinya jual beli jabatan juga terjadi di Sampang," terangnya.

 

Editor : Redaksi