Komisi IX DPR RI Gelar Sosialisasi MBG untuk Perluas Cakupan Program di Surabaya

Mili.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan sosialisasi di Balai RW 2 Lakarsantri, Surabaya, Rabu (18/2/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap program peningkatan gizi nasional.

Lucy menyatakan, percepatan sosialisasi diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan, MBG dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Baca juga: DPR Minta KPK Transparan Usut Dugaan Gratifikasi Menhut

Program MBG merupakan inisiatif pemerintah yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan, khususnya anak-anak dan pelajar. Dalam konteks kebijakan, program ini berada dalam lingkup pengawasan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Badan Gizi Nasional sebagai mitra pelaksana bertanggung jawab dalam aspek teknis, termasuk standar gizi, mekanisme distribusi, serta pengawasan kualitas makanan. Keterlibatan BGN dinilai krusial untuk memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan dan standar kesehatan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi di Lakarsantri berlangsung dalam bentuk pemaparan program kepada masyarakat setempat, termasuk penjelasan mengenai tujuan, sasaran penerima manfaat, dan mekanisme pelaksanaan. Menurut Lucy, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Baca juga: Ribuan Pegawai SPPG di Tasikmalaya Minta Program MBG Tetap Berlanjut

Secara kronologis, langkah percepatan ini dilakukan menyusul agenda pemerintah yang menargetkan perluasan cakupan MBG di berbagai daerah. Surabaya menjadi salah satu lokasi sosialisasi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan nasional.

Dari sisi pengawasan, DPR RI berperan memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pelaksanaan teknis tetap berada pada kewenangan pemerintah melalui lembaga terkait.

Baca juga: Pemkab Blitar Siapkan Sejumlah Langkah Stabilkan Harga Telur Peternak

Hingga kegiatan berlangsung, belum disampaikan data rinci mengenai jumlah penerima manfaat di wilayah Lakarsantri maupun jadwal distribusi tahap awal. Informasi tersebut disebut akan diumumkan lebih lanjut oleh instansi pelaksana.

Percepatan sosialisasi MBG di Surabaya menandai penguatan koordinasi antara fungsi legislasi dan pelaksana teknis pemerintah dalam program pemenuhan gizi. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada konsistensi pengawasan, kesiapan anggaran, serta partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Editor : Redaksi