Prabowo Gelar Rapat di Hambalang Bahas Perundingan Tarif RI–AS

Mili.id - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor pada Minggu malam (15/2/2026). Pertemuan tersebut membahas strategi perundingan ekonomi internasional Indonesia, khususnya yang akan digelar dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Dilansir dari Detik, Dalam keterangannya melalui akun resmi Instagram, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia yang kuat dalam setiap negosiasi ekonomi. Prabowo ingin agar setiap langkah diplomasi tidak hanya bersifat transaksional jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi penguatan struktur ekonomi nasional.

Baca juga: Prabowo Gelar Rapat Terbatas di Hambalang, Bahas Swasembada Pangan hingga Kesiapan Idul Fitri

Fokus pembahasan dalam rapat itu mencakup upaya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global. Pemerintah berkomitmen agar kebijakan yang diambil memberi keuntungan nyata kepada rakyat dan pelaku usaha lokal.

Baca juga: Astra Tegaskan Komitmen dalam Mendukung Diplomasi Ekonomi dan Budaya Bangsa

Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Rapat ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah menjelang kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Dalam lawatannya itu, Prabowo dijadwalkan untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) bersama Presiden Donald Trump serta menghadiri pertemuan tingkat tinggi lainnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Gandeng 14 Dubes RI Perkuat Diplomasi Ekonomi Jawa Timur ke Dunia

Walaupun hasil negosiasi tarif belum diumumkan secara rinci, pemerintah sebelumnya telah mencatat bahwa tarif ekspor Indonesia ke AS telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Pemerintah meminta publik untuk menunggu proses negosiasi secara keseluruhan agar rampung.

Editor : Redaksi