Tim Mabes Polri melakukan penyelidikan deretan kayu gelondongan yang terseret arus banjir menjadi sorotan tajam masyarakat dan wargane
Mili.id-Musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tak hanya menelan korban jiwa dan menyebabkan kerugian harta benda, tetapi juga memunculkan polemik baru di ruang publik. Deretan kayu gelondongan yang terseret arus banjir menjadi sorotan tajam masyarakat dan warganet.
Sejumlah rekaman video yang beredar di platform daring beberapa waktu terakhir memperlihatkan potongan-potongan kayu berukuran besar mengapung di tengah derasnya banjir. Fenomena ini langsung memicu dugaan praktik pembalakan liar di kawasan hutan Sumatera, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca juga: DPR Minta KPK Transparan Usut Dugaan Gratifikasi Menhut
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, pada 28 November 2025 menyampaikan bahwa berdasarkan perkiraan awal, kayu-kayu itu diduga merupakan sisa-sisa penebangan lama yang kondisinya telah lapuk sehingga mudah terbawa arus banjir.
Dwi juga menyebut kemungkinan kayu tersebut berasal dari pemilik hak atas lahan di zona pemanfaatan tertentu. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penyelidikan lebih mendalam tetap diperlukan melalui kelompok kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.
Baca juga: DPR Murka atas Kasus Penyekapan di Bandung, Desak Taufik Hidayat Dihukum Berat hingga Kebiri
Sorotan juga datang dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, secara tegas mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri asal-usul kayu-kayu tersebut. “Kami mendorong agar pemerintah segera membentuk tim investigasi untuk menelusuri dari mana kayu itu, kenapa bisa hanyut di dalam bencana? Apakah ada pelanggaran? Apakah ada illegal logging? Dan siapa pelakunya?” ujar Daniel, Minggu (30/11).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pembentukan tim penyelidikan sangat penting demi menjawab keresahan publik sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.“Langkah ini akan melegakan hati masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” tegasnya.
Baca juga: RUU Ketenagakerjaan Didorong Atur Jaminan Sosial Ojol, DPR Minta Aplikator Ikut Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Daniel menilai investigasi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dalam memperkuat pengawasan hutan. Ia mengingatkan, jika pengelolaan lingkungan tetap lemah di tengah perubahan iklim yang semakin ekstrem, maka potensi bencana serupa dengan dampak yang lebih dahsyat bisa kembali terjadi di masa depan.
Editor : Redaksi
