Politik, Ekbis, Pemerintahan
Jakarta, mili.id– Pernyataan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari terkait klaim Bank Indonesia (BI) memberikan “bantuan” Rp 80 triliun untuk sektor perumahan menuai kritik keras.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menegaskan bahwa klaim tersebut menyesatkan publik. Menurutnya, BI tidak pernah mengucurkan dana tunai sebesar itu, melainkan hanya melakukan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum ke level 5 persen.
“Pelonggaran ini sekadar memberi tambahan ruang likuiditas setara Rp 80 triliun. Itu bukan uang tunai dan tidak spesifik untuk perumahan saja,” tegas Jerry dalam keterangannya.
Ia menilai klaim bantuan Rp 80 triliun adalah “plesetan teknis” yang berbahaya karena bisa menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Bank, kata Jerry, tetap memiliki kebebasan menyalurkan likuiditas tambahan itu ke berbagai sektor sesuai kebutuhan dan analisis risiko.
Jerry juga menyoroti analisis Muhammad Qodari yang dianggap ikut memperkeruh pemahaman publik dengan mencampuradukkan instrumen moneter dan fiskal.
“GWM sepenuhnya domain BI, bukan usulan politisi atau menteri. Sedangkan penempatan dana pemerintah di bank Himbara adalah kebijakan fiskal, wewenangnya ada di Kementerian Keuangan. Menyamakan keduanya itu seperti menyamakan cabai rawit dengan bawang merah—sama-sama di dapur, tapi fungsinya berbeda total,” sindir Jerry.
Menurutnya, kebingungan publik terkait otoritas fiskal dan moneter bisa merusak kredibilitas BI sebagai lembaga independen. “Jika investor ragu, dampaknya bisa langsung terasa pada stabilitas pasar,” ujarnya.
Risiko Program Perumahan Mandek
Lebih jauh, Jerry menilai salah persepsi ini berpotensi mengganggu program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi janji Presiden Prabowo.
“Kalau masyarakat percaya ada dana khusus Rp 80 triliun, ekspektasi mereka akan melambung tanpa dasar. Padahal masalah utama ada pada ketersediaan lahan murah, efisiensi biaya pembangunan, dan akses pembiayaan KPR,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tanpa solusi konkret, target ambisius perumahan rakyat hanya akan menjadi slogan politik. “Di balik jargon yang menghibur, ada risiko besar yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat. Jika program gagal, reaksi publik bisa sangat tajam,” pungkas Jerry.
Editor : Muhammad
Berita Terkait
