Eks Lokalisasi Diminta Dibangun Sekolah. Khusnul: Idealnya Harus Lebih Tersebar

Mili.id - Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya merespon positif terkait permintaan warga agar gedung bekas lokalisasi Dolly, Putat Jaya dibangun SMP Negeri.

"Karena PPDB menganut sistem zonasi, maka memang idealnya sekolah itu lebih tersebar." Kata Khusnul beberapa waktu lalu kepada Mili.id

Baca juga: Gerak Cepat Pemkot Surabaya Sidak Gion Spa, Management Kooperatif

Pemberlakuan sistem zonasi, lanjut Khusnul, seharusnya ditiap kelurahan minimal terdapat satu SMA, SMP maupun Sekolah Dasar (SD).

"Nah terkait kemudian rencana ada aset milik pemerintah kota di eks lokalisasi Dolly untuk dimanfaatkan untuk sekolah, ya oke saja." beber Khusnul.

Hanya saja, sambung Khusnul perlu dikaji lebih dahulu apakah disana ada sekolah swasta atau tidak? Sehingga pemanfaatan atau berdirinya sekolah tidak berdampak pada pengurangan murid.

"Jadi sebaran muridnya itu memang harus merata maupun (sekolah) swasta." tegas Khusnul

Baca juga: SPMB 2026, DPRD Surabaya Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah

Khusnul mengaku, pihaknya kerap menerima aduan atau masukan masyarakat agar Pemkot segera membangun sekolah SMP Negeri.

Namun, sekali lagi ia menegaskan, sebelum pendiriaan sekolah baru, Pemkot diimbau mengkaji dampak ekonomi, psikologi maupun sosiologis. Utamanya tidak mengesampingkan sekolah swasta di sekitarnya

"Sehingga pendirian (sekolah) jelas karena memang angka kebutuhan." demikian tutup Khusnul.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Desak Pemkot Surabaya Segera Evaluasi dan Sanksi Tegas Spa Bermasalah

Sebelumnya, sejumlah warga meminta Pemkot agar gedung bekas lokalisasi Dolly Putat Jaya dibangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Hal itu disampaikan Setyo Nugroho, kepada Ketua Fraksi Golkar Arif Fathoni, saat konsolidasi Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Sawahan, beberapa Minggu lalu.

Ia berihaknya berharap aspirasi tersebut dapat disampaikan ke Pemkot. Sebab, selama ini warga kesulitan mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri dengan sistem zonasi. "Ini agar warga sekitar tidak terdampak kebijakan zonasi saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)," kata warga Sawahan tersebut.

Editor : Redaksi