Kader dan Internal DPD Partai Golkar Jember Ancam Geruduk DPP, Ini Tuntutannya

Kader dan Internal DPD Partai Golkar Jember Ancam Geruduk DPP, Ini Tuntutannya © mili.id

Pernyataan sikap seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember agar Haji Karim mendapat rekom. (Atta Hatta/Mili.id)

Jember - Dalam kontestasi Pemilukada 2024 mendatang, Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Golkar Jember, Karimullah Dahrujiadi atau akrab disapa Haji Karim harus mendapat rekom partai.

Desakan itu disampaikan oleh internal dan kader partai berlambang pohon beringin itu, karena berdasarkan hasil Rapat Rapimda DPD Golkar Jember yang lalu, Haji Karim wajib mendapatkan rekom DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar untuk dapat maju dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Ketua MAKI Jatim Apresiasi Pemenang Kompetisi Fun Run 5K di Jember

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pengurus pleno, Hasta Karya, dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Jember, bertempat di Cafe New Galaxy, Kecamatan Patrang, Jember, Jumat (9/8/2024) petang.

"Pada prinsipnya, Partai Golkar ingin menunjukkan soliditas sebagai kader, yaitu mengamankan marwah Partai Golkar. Yang kedua, kehendak memperjuangkan aspirasi itu telah disampaikan dalam keputusan Rapimda," kata Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kabupaten Jember Nurdiansyah Rachman saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Nurdiansyah memaparkan bahwa Rapimda telah memutuskan Haji Karim sebagai P1 atau P2 (Calon Bupati atau Wakil Bupati), yang ditetapkan secara konstitusi.

"Beliau adalah Pimpinan kami di DPD Partai Golkar Jember dan prestasinya berhasil menambah 2 kursi menjadi 6 kursi. Dari ini, kita tunjukkan sebagai prestasi perolehan suara 300 persen," sambungnya.

Dengan bukti prestasi yang disampaikan dan berdasarkan hasil Rapimda itu, menurut pria yang juga akrab disapa Cak Nunung itu, seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember menghendaki Haji Karim untuk bisa mendapat rekom.

"Kami tidak mau terjebak dengan soal personal. Kami juga tidak ingin terjebak dengan siapapun yang berkonsolidasi dengan Golkar. Tetapi bahwasanya Golkar dengan tegas telah menyatakan dirinya melalui Rapimda, kader harus mendapat syarat rekom, sebagai jalan untuk ikut kontestasi Pilkada," ujarnya.

Baca juga: Antusias Warga Jember Ikuti Kompetisi Fun Run Gratis, Gebrakan MAKI Jatim

Namun demikian, kata Cak Nunung, jika Haji Karim tidak mendapat rekom partai, seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember menilai jika ada pelanggaran konstitusi terkait kesepakatan untuk mendorong majunya kader partai dalam kontestasi Pemilukada 2024 mendatang.

"Sehingga saya tidak perlu menjawab banyak. Kita tidak pulang ke DPP, jika diperlukan, kami siap untuk darung (bertarung dan menggeruduk) untuk tidur di depan DPP untuk memperjuangkan aspirasi kami. Kasihan para PK (Pimpinan Kecamatan) yang telah bergerak," tegasnya.

Terkait kesepakatan soal mendukung Haji Karim itupun, lebih lanjut kata Cak Nunung, sesuai dengan kesepakatan seluruh internal dan kader Partai Golkar Jember.

"Secara total semuanya, tidak ada Partai Golkar yang tidak mendukung Haji Karim. Saya nyatakan bahwa sampai detik ini partai Golkar solid. Bahwasannya ada informasi-informasi secara eksternal, yang mencoba mempengaruhi Golkar, kami tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain," pungkasnya.

Baca juga: Ribuan Warga Padati Alun-alun Jember, MAKI Jatim Sulap Festival Kopi dan Tembakau Jadi Panggung UMKM Lokal

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jember Agustono, terkait desakan untuk Haji Karim maju dan wajib mendapat rekom partai, merupakan hak politik dan hak konstitusi kader Partai Golkar dimanapun tingkatannya.

"Tanpa ada pengurus daerah, DPW maupun DPP juga tidak akan ada. Keberadaan kader Golkar di manapun posisinya, memiliki hak yang sama, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah, dan jangan dianggap kader partai yang di daerah adalah kader ndeso, kami juga memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya, termasuk di DPW dan DPP," ujar Agustono menegaskan.

Terkait ancaman untuk menggeruduk Kantor DPP Partai Golkar. Juga diamini oleh Agustono.

"Jika suara kami tidak direspons DPW atau DPP, kami akan mendatangi kantor DPW maupun DPP. Bila perlu seluruh yang hadir pada hari ini, akan menginap sampai aspirasi kami didengarkan," tandasnya.

Editor : Aris S



Berita Terkait