Ekbis
Mili.id - Tjutjuk Supariyono, anggota Komisi D DPRD Surabaya menekankan, kuantitas pemesanan seragam sekolah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak jomplang.
Berdasarkan laporan yang diterimanya. Pemesanan seragam ada lebih dari 5.000, 1000, namun kuantitasnya ada juga di bawah 100. Permasalahan ini, menurut Tjutjuk juga ditemukan saat reses. Penjahit atau pelaku UMKM, mengaku stoknya banyak, namun tidak laku.
Tapi di sisi lain, ada yang mengaku banyak menerima pesanan, sampai merasa kualahan. "Maka kami berharap, Dinkop dan Dispendik dapat duduk bersama," imbau Ketua Fraksi PSI ini.
Hal ini tegas Tjutjuk, untuk merumuskan UMKM pendapatannya bisa rata, tidak timpang. Kemudian sisi lain, ketika siswa menerima seragam yang tidak beres. Misalnya kepanjangan, perbaikannya bisa lebih cepat.
Sebab urai Tjujuk, sekolah adakalanya tidak mememasan di kawasan terdekat, tapi jauh dari wilayahnya. "Seperti sekolahnya di utara, pesannya di Surabaya Barat," beber Tjujuk.
Karenanya, Tjujuk mengimbau dibuat sistem berdasarkan jarak supaya rata. Sekaligus dia mendesak meningkatkan keberadaan 21 UMKM binaan Dinkop tersebut. "Sehingga seragam ini benar-benar bisa menaikkan ekonomi masyarakat," demikian ujar dia.
Baca juga: 'Koperasi Sekolah Bukan untuk Jual Beli Seragam'
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Pendidikan, Pemerintahan
SPMB 2026, DPRD Surabaya Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
Rabu, 03 Jun 2026 17:12 WIB
Pemerintahan
'Koperasi Sekolah Bukan untuk Jual Beli Seragam'
Selasa, 12 Agu 2025 14:25 WIB
Pemerintahan
Momen Komisi D DPRD Surabaya Sidak MPLS, Berikut Catatan Mereka
Rabu, 16 Jul 2025 13:50 WIB
