DPRD Jatim Dorong Pemprov Fasilitasi Kongres SRPB, Sri Untari: Relawan Jangan Hanya Dicari Saat Bencana

Mili.id-Keberadaan ribuan relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur dinilai menjadi kekuatan strategis yang harus terus diperkuat. Karena itu, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kongres IV Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.

Menurut Sri Untari, kongres yang digelar setiap tiga tahun sekali bukan sekadar agenda organisasi, melainkan forum penting untuk menyusun arah kebijakan relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Jawa Timur.

Baca juga: Destana Dinilai Jadi Investasi Keselamatan, DPRD Jatim Minta Program Diperluas ke Seluruh Desa

"Agenda utama kongres adalah merumuskan program kerja tiga tahunan, memilih koordinator SRPB yang baru, serta memperkuat sinergi gerakan relawan melalui koordinasi dengan BPBD Jawa Timur," ujar Sri Untari, Kamis (16/7/2026).

Politikus PDI Perjuangan asal Malang itu menegaskan, kapasitas personel BPBD Jatim yang terbatas membuat keberadaan relawan menjadi sangat vital dalam setiap penanganan bencana. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memberikan dukungan nyata agar organisasi relawan tetap solid dan mampu meningkatkan kapasitasnya.

Saat ini, SRPB Jawa Timur menaungi sekitar 280 organisasi relawan dengan total lebih dari 12.000 anggota yang memiliki keahlian di 26 bidang penanggulangan bencana.

"Relawan ini bukan organisasi yang mencari keuntungan. Sudah sepatutnya pemerintah memfasilitasi rapat koordinasi tahunan maupun kongres tiga tahunan mereka. Jangan sampai relawan hanya dikumpulkan ketika bencana datang," tegasnya.

Sri Untari juga mendorong SRPB berkoordinasi dengan BPBD Jatim untuk mengupayakan dukungan pembiayaan penyelenggaraan kongres melalui Bank Jatim maupun Biro Umum Pemprov Jawa Timur.

Dukungan tersebut disampaikan usai Komisi E DPRD Jatim bersama BPBD Provinsi Jawa Timur menerima audiensi pengurus SRPB Jatim di ruang Komisi E DPRD Jatim, Selasa (14/7/2026).

Baca juga: DPRD dan Gubernur Jatim Sepakati Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus pada Manfaat bagi Masyarakat

Koordinator SRPB Jatim, Wawan, menjelaskan audiensi tersebut merupakan pertemuan perdana dengan Komisi E DPRD Jatim yang bertujuan melaporkan sekaligus meminta fasilitasi pelaksanaan Kongres IV SRPB Jatim.

Ia mengatakan, dari total 280 organisasi relawan yang tersebar di seluruh Jawa Timur, sekitar 100 organisasi ditargetkan hadir dalam kongres mendatang. Jumlah tersebut disesuaikan dengan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya serta kemampuan masing-masing organisasi.

Selain memilih kepengurusan baru, kongres juga akan membahas penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) relawan penanggulangan bencana. Penyusunan SOP itu akan mengacu pada berbagai regulasi, mulai dari Peraturan Kepala BNPB, Perda Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2026, Pergub Jawa Timur yang sedang disusun, hingga Peraturan Kepala BPBD Jatim Nomor 17 Tahun 2012.

"Kami juga dilibatkan dalam komunikasi bersama BPBD Jatim terkait penyusunan Pergub sebagai aturan pelaksana dari Perda Nomor 21 Tahun 2026," kata Wawan.

Baca juga: Khofifah Lantik Enam Pejabat, Dorong Transformasi Digital Pelayanan Publik

Sementara itu, Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika, menegaskan SRPB merupakan mitra strategis BPBD dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, baik di Jawa Timur maupun di luar daerah. Kolaborasi tersebut juga diwujudkan melalui berbagai program seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Pesantren Tangguh Bencana (Pestana), hingga BUMD Tangguh Bencana.

Terkait penyelenggaraan Kongres IV SRPB Jatim, Andika memastikan BPBD siap memfasilitasi lokasi kegiatan. Sesuai arahan Kepala Pelaksana BPBD Jatim, kongres dapat dilaksanakan di Grha Majapahit, kompleks kantor BPBD Jatim, maupun Gedung Temprina yang memiliki kapasitas lebih besar.

"Kami juga selama ini memfasilitasi rapat koordinasi tahunan SRPB Jatim. Namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, tahun ini kegiatan tersebut belum dapat dialokasikan," ujarnya.

Advetorial 

Editor : Erwin Muhammad