Komisi XII DPR Dukung BBM Rp15.000 untuk Pengusaha Perikanan, Tata Kelola Jadi Sorotan

Mili.id – Rencana pemerintah memberikan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha perikanan mendapat dukungan dari Komisi XII DPR RI. Namun, kebijakan tersebut dinilai harus disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memperkuat sektor produktif nasional, khususnya bagi pengusaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonnage (GT).

Baca juga: Pertamina Turunkan Harga Sejumlah BBM Nonsubsidi Mulai 1 Juli 2026

Menurutnya, harga BBM yang lebih kompetitif dapat menekan biaya operasional pelaku usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menilai sektor energi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas karena biaya bahan bakar menjadi salah satu komponen utama dalam struktur biaya produksi.

Dewi juga menyebut rencana tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan energi dan ketahanan pangan. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar seluruh aspek implementasi dipersiapkan secara matang sebelum kebijakan dijalankan.

Baca juga: Pertamina Sesuaikan Harga BBM Nonsubsidi Mulai Juli 2026, Dexlite dan Pertamina Dex Turun Signifikan

Ia menekankan pentingnya kepastian mengenai sumber pasokan BBM, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan agar kebijakan tidak disalahgunakan dan benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

Karena itu, Dewi berharap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk menyusun skema pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: B50 Resmi Meluncur Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi Lewat Biodiesel Berbasis Sawit

Sebagai mitra kerja di bidang energi, Komisi XII DPR RI memastikan akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan dan mampu menjadi contoh pemanfaatan kebijakan energi dalam mendorong produktivitas sektor strategis nasional.

Editor : Redaksi