Awal Mula Anggaran Motor Listrik SPPG Terungkap, BGN Klarifikasi Isu yang Viral

Awal Mula Anggaran Motor Listrik SPPG Terungkap, BGN Klarifikasi Isu yang Viral © mili.id

Polemik pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akhirnya mendapat penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Mili.id – Polemik pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akhirnya mendapat penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang sempat menjadi sorotan publik ini disebut bukan kebijakan baru, melainkan sudah direncanakan sejak tahun sebelumnya.

Dilansir dari Detik, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran pengadaan motor listrik tersebut berasal dari perencanaan tahun 2025. Motor-motor ini ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi para kepala SPPG dalam menjalankan tugas di lapangan.

Baca juga: Kepala BGN Nanik S Deyang Mundur, Fokus Jalani Pengobatan Jantung

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025 dan difungsikan untuk menunjang operasional Kepala SPPG,” jelasnya.

Menurut BGN, kebutuhan kendaraan operasional menjadi penting mengingat banyak wilayah kerja SPPG berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Motor listrik dipilih sebagai solusi mobilitas yang dinilai lebih efisien dan sesuai kebutuhan distribusi layanan gizi.

Baca juga: Ribuan Pegawai SPPG di Tasikmalaya Minta Program MBG Tetap Berlanjut

Realisasi pengadaan sendiri mencapai sekitar 21 ribu unit dari target awal sekitar 24 ribu unit. Seluruh proses dilakukan secara bertahap sejak akhir 2025 dan saat ini masih dalam tahap administrasi sebelum didistribusikan secara nasional.

BGN juga meluruskan informasi yang sempat viral di media sosial terkait jumlah motor yang disebut mencapai 70 ribu unit. Pihaknya menegaskan angka tersebut tidak benar, dan jumlah sebenarnya jauh lebih kecil sesuai data resmi pengadaan.

Baca juga: Pemkab Blitar Siapkan Sejumlah Langkah Stabilkan Harga Telur Peternak

Meski demikian, kebijakan ini tetap menuai perhatian karena dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. BGN menegaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan lama dan tidak ada tambahan anggaran baru untuk tahun 2026.

Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap polemik yang berkembang di masyarakat dapat mereda, sekaligus menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut bertujuan menunjang kelancaran program gizi nasional, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.

Editor : Redaksi



Berita Terkait