Jakarta,mili.id– Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menanggapi tegas isu dugaan adanya mafia haji yang disebut-sebut bermain dalam proses tender pelayanan haji tahun 2026. Ia meminta siapa pun yang memiliki bukti keterlibatan pihak tertentu dalam pengondisian tender agar tidak berspekulasi di media sosial, melainkan melaporkannya langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung.
“Kalau memang merasa punya data, sampaikan saja ke KPK atau Kejaksaan, biar bisa diselesaikan,” ujar Gus Irfan kepada Inilah.com di depan Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Gus Irfan menegaskan bahwa penunjukan Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guests sebagai pemenang tender (syarikah) layanan haji 2026 telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Menurutnya, ada tim khusus yang menilai dan menganalisis kualifikasi setiap peserta lelang. Ia memastikan tidak ada intervensi pihak luar dalam proses tersebut, termasuk nama Amin Indragiri yang disebut-sebut berperan dalam proyek ini.
“Enggak ada intervensi dari siapa pun. Saya punya tim sendiri,” tegasnya.
Meski mengakui mengenal Amin Indragiri yang merupakan pimpinan salah satu perusahaan pemenang tender, Gus Irfan menjelaskan bahwa pertemuan mereka terjadi setelah proses seleksi selesai dan bersifat resmi. “Setelah bidding selesai, pemenang kita kumpulkan di Kantor Urusan Haji. Ada KJRI, ada tim lengkap. Kalau mengondisikan itu kan diam-diam, ini rapat resmi,” ujarnya.
Gus Irfan juga membantah keras tudingan adanya “fee” atau cashback dari dua perusahaan pemenang tender tersebut. Ia menegaskan, seluruh keputusan didasari pada komitmen pelayanan terbaik bagi jemaah haji, bukan keuntungan pribadi. “Tidak ada feedback, tidak ada cashback, tidak ada fee. Kalau merasa punya untung, wujudkan dalam bentuk pelayanan kepada jamaah,” tegasnya lagi.
Saat disinggung soal laporan Masyarakat Pemerhati Haji ke KPK yang menyeret namanya, Gus Irfan menyatakan siap menghadapi proses hukum. “Monggo, silakan. Pastilah aman,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas berwarna hitam.
Isu mafia haji kembali mengguncang Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu menekan biaya haji dan meningkatkan mutu pelayanan. Namun, kabar miring muncul lewat unggahan akun TikTok @suarabising, yang menuding adanya ketidaktransparanan dalam tender layanan haji.
Dua perusahaan, Rakeen dan Albait Guests, menjadi sorotan karena rekam jejaknya sempat dinilai buruk dalam penyelenggaraan haji 2024–2025, saat banyak jemaah mengeluhkan kualitas layanan. Kini, keduanya kembali menang tender, menimbulkan tanda tanya publik.
Meski begitu, Gus Irfan menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalitas dan transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji. “Kami bekerja untuk jamaah, bukan untuk kepentingan siapa pun,” tutupnya.
Editor : Muhammad
Berita Terkait
