Layanan Posyandu Diapresiasi Kemenkes, Hari Santoso: Jangan Ada yang Timpang

Mili.id - Walau pelayanan posyandu prima di Surabaya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Hari Santoso Anggota Komisi D mengingatkan Pemkot jangan terlena.

Politisi NasDem ini justru menyarankan, apresiasi itu jadi pelecut dan bukti pelayanan posyandu beroperasi ke seluruh wilayah Surabaya. "Apresiasi itu bukan berarti kinerja dari pemerintah kota Surabaya bisa leha-leha. Proses (pelayanan posyandu) ini harus sampai ke seluruh wilayah kota Surabaya." tegas Hari.

Maka, ia mengimbau Puskesmas di Kota Pahlawan harus dipadukan, sehingga dapat bergerak sesuai dengan arahan Kemenkes.

Terhadap kader kesehatan juga Posyandu. Hari mengimbau sedapat mungkin bisa  membuktikan kinerjanya di daerahnya masing-masing. Seperti yang dicontohkan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu yang telah mendapatkan apresiasi Kemenkes.

Sebelumnya, Wamenkes Dante Saksono Harbuwono meninjau Posyandu Prima di Puskesmas Pembantu Jambangan dan Puskesmas Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Senin (1/8)

Dante melihat langsung monitoring uji coba integrasi layanan primer di wilayah Jawa Timur. Menurutnya, Posyandu Prima di Surabaya telah memberikan memudahkan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. 

"Pak Wali Kota sudah membuat program yang bagus sekali, punya program aplikasi yang diisi secara mandiri oleh masyarakat dan bisa di-bridging (sinkron) dengan program yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan, sehingga datanya bisa sinkron," Dante. 

Hari menambahkan, dirinya pernah mengunjungi atau sidak Puskesmas Kebonsari itu. Di sana, sambung Hari, penataannya memang sudah cukup menggembirakan.

Namun, sesal dia, di seluruh kota Surabaya masih banyak Puskesmas yang perlu dioptimalkan. Supaya, bisa seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang sudah diapresiasikan oleh Kementerian.

"Jadi jangan sampai nanti ada ketimpangan yang sangat jauh antara Puskesmas yang sekarang ini lagi dipromosikan dengan Puskesmas puskesmas yang masih sangat perlu penataan." demikian urai Hari.

Baca juga: SPMB 2026, DPRD Surabaya Tegaskan Tak Boleh Ada Anak Putus Sekolah

Editor : Redaksi