Surabaya, mili.id – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menilai dukungan anggaran terhadap sektor-sektor strategis belum sebanding dengan peran pentingnya dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Komisi B, Wiwin Sumrambah, S.Pt., M.AP., dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025, Selasa (2/9/2025).
Baca juga: Optimalkan Hasil Panen Jagung, Pak Bhabin Bersama Kelompok Tani Monitoring dan Perawatan Tanaman
Komisi B mencatat kontribusi sektor di bawah OPD mitranya mencapai 66,95 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Triwulan II 2025.
“Ini membuktikan peran vital sektor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, hingga UMKM dalam membentuk kekuatan ekonomi daerah,” ujar Wiwin.
Namun demikian, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya 0,50 persen. Wiwin menyebut hal ini disebabkan rendahnya realisasi belanja sejumlah OPD, yang bahkan masih di bawah 50 persen, serta kurangnya SDM teknis di lapangan.
Baca juga: Polres Ponorogo Sahabat Petani, Dampingi Warga Wujudkan Swasembada Pangan
“Banyak kegiatan baru dikebut akhir tahun, padahal ini mengurangi kualitas output,” jelasnya.
Wiwin juga menyoroti proporsi anggaran untuk OPD mitra Komisi B yang hanya sebesar Rp1,68 triliun atau 5,1 persen dari total P-APBD 2025. Menurutnya, angka tersebut terlalu kecil untuk mendukung kesiapan Jawa Timur sebagai lumbung ketahanan pangan nasional. “Kami menilai perlu afirmasi kebijakan yang lebih adil,” tegasnya.
Baca juga: Masifkan Gerakan Ketahanan Pangan, Polisi di Kecamatan Tarik Dampingi Petani
Ia menambahkan, capaian produksi pangan strategis Jawa Timur selama ini lebih banyak ditopang oleh kemandirian masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi diminta menunjukkan keseriusan dengan intervensi konkret agar target swasembada pangan benar-benar tercapai.
“Dukungan nyata pemerintah akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan kita,” tutup Wiwin. (ADV)
Editor : Redaksi
