Pemerintahan
Kendal, mili.id - Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya benchmarking untuk mencari referensi penerapan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Surabaya.
Baca juga: Kejari Surabaya Tangkap Ibu-Anak Buron Korupsi Rp4,75 Miliar, Buron Empat Tahun
Dalam agenda tersebut, rombongan pansus meninjau langsung Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) yang berlokasi di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
Kawasan hunian seluas 4,2 hektare ini menjadi salah satu contoh nyata penyediaan rumah murah berbasis konsep rumah hijau untuk MBR.
"Perumahan BSA ini berdiri di atas lahan 4,2 hektare dengan total 386 unit rumah. Ini yang kami pelajari, apakah akan ada tahap-tahap berikutnya dengan konsep serupa," ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Rumah di kawasan BSA memiliki tipe 36 dengan luas lahan 60 meter persegi, menyasar MBR, termasuk para guru. Model prioritas bagi profesi guru ini dinilai sebagai langkah positif yang bisa menjadi contoh di Surabaya.
"Luar biasa, Pemerintah Kendal memprioritaskan para guru untuk mendapatkan rumah di BSA. Ini akan kami adopsi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Surabaya,” ujar Cak YeBe-sapaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki grand design penyediaan rumah murah untuk MBR, lengkap dengan target capaian dan rentang waktu yang jelas. Hal ini penting agar upaya mengatasi baglog perumahan bisa terukur dan terencana.
"Kami ingin tahu, berapa target ribuan unit rumah yang ingin disediakan pemerintah Kendal untuk MBR dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Kendal bisa, Surabaya tentu tidak ada alasan untuk kesulitan,” tegas Cak YeBe.
Dalam diskusi bersama jajaran Pemkab Kendal, Disperkim Kendal, Kantor Pertanahan Kendal, Dinas PUPR Kendal, serta pengembang PT Asattu, pansus mendapat penjelasan detail soal model perumahan MBR di Kendal.
Baca juga: Gerak Cepat Pemkot Surabaya Sidak Gion Spa, Management Kooperatif
Selain rumah tapak, kawasan BSA juga dilengkapi dua blok rumah susun sederhana milik (rusunami) dan sembilan unit ruko.
Seluruh kawasan BSA berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare milik Bank Tanah Negara di bawah pengelolaan ATR-BPN. Rumah-rumah di sini dirancang ramah lingkungan dengan konsep rumah hijau.
Pansus juga mewawancarai salah satu penghuni perumahan, Tusyani, yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Dia merupakan penerima manfaat program rumah MBR dengan skema pembayaran yang terjangkau.
"Total down payment saya Rp5 juta, angsurannya Rp1.060.000 per bulan dengan tenor 240 bulan," ungkap Tusyani.
Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin juga mengungkap ketersediaan lahan di Surabaya, khususnya di wilayah barat dan timur. Dia menilai pola pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik tanah masing-masing.
Baca juga: Cegah Jukir Tidak Resmi, Dishub Surabaya Tempel Foto Petugas di 819 Titik Parkir
"Surabaya punya lahan di barat dan timur, meski kontur lahannya berbeda. Di timur, pembangunan vertical housing masih sangat mungkin," ujarnya.
Berdasarkan data, Kendal menargetkan penyediaan 3.400 unit rumah bagi MBR dari total 34.000 MBR yang ada di daerah tersebut. Skema yang diterapkan di BSA dianggap sebagai salah satu model yang efektif karena memanfaatkan lahan Bank Tanah Negara milik ATR/BPN.
Pansus DPRD Surabaya berharap hasil kunjungan kerja ini dapat memperkaya materi penyusunan Raperda Hunian Layak, khususnya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga MBR di Kota Pahlawan.
"Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penyusunan Raperda Hunian Layak Surabaya agar lebih adaptif, mengutamakan kebutuhan warga MBR, serta memperhatikan keberlanjutan konsep hunian yang ramah lingkungan," pungkasnya.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
