Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir (Bejo/mili.id)
Surabaya, mili.id - Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-732 harus jadi momemtum meningkatan kinerja dan evaluasi, terutama di bidang kesehatan masyarakat dan pendidikan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, Kamis (22/5/2025).
Baca juga: Kejari Surabaya Tangkap Ibu-Anak Buron Korupsi Rp4,75 Miliar, Buron Empat Tahun
Menurut Akma-panggilannya, sebenarnya dari sisi pendidikan dan kesehatan, Kota Surabaya sudah cukup baik.
"Contohnya di kesehatan kita mengapresiasi program UHC (Universal Health Coverage), di mana itu sangat membantu sekali warga Kota Surabaya, terutama yang pramiskin maupun miskin. Nah, ini harus betul-betul ditingkatkan," ungkap Akma.
Akma menambahkan, dengan adanya program-program yang baik, tentu saja ada permasalahan yang belum tertangani.
"Misalnya kalau dari UHC masih banyak warga Surabaya yang membutuhkan, dia (warga) tidak tahu kelas, ke puskesmas atau ke rumah sakit dia tidak tahu. Sebenarnya warga itu bisa mendaftar, mengaktifkan BPJS-nya kalaupun dia pingin kelas tiga dia cukup membawa KTP saja," papar Akma.
Dia juga menyampaikan bahwa untuk puskesmas maupun rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang sedang berobat. Masyarakat harus dilayani dengan baik dan diberi sosialisasi tentang alur dan layanan kesehatan.
"Dalam hal ini, pemerintah harus lebih aktif untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang alur maupun pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit, sehingga masyarakat bisa lebih peduli dengan kesehatan dan program dari pemerintah," ungkap Akma.
Baca juga: Gerak Cepat Pemkot Surabaya Sidak Gion Spa, Management Kooperatif
Sementara terkait pendidikan, Akma menilai bahwa persoalan krusial adalah jumlah bangku di SMP negeri dan swasta yang sangat tidak seimbang.
"Kalau SD masih aman, tapi SMP yang negeri setiap SPMB selalu diserbu warga Surabaya. Jadi misalnya lulusan setiap tahun rata-rata 30 sampai 40 ribu siswa, nah kuota SMP negeri itu hanya menampung 18 sampai 20 ribuan, sisanya harus masuk swasta. Yang 18 ribu ini diperebutkan. Kenapa diperebutkan? Karena ingin mencari sekolah gratis," papar dia.
Akma berharap, ke depan untuk pendidikan di Kota Surabaya, khususnya SD dan SMP swasta bisa gratis. Misalnya kalau SD belum bisa, SMP dulu yang digratiskan. Hal itu dikarenakan banyak menimbulkan masalah di tingkat SMP.
"Digratiskan bagaimana maksudnya? Untuk sekolah swasta digratiskan dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pembiayaan ini bisa berkoordinasi dengan sekolah-sekolah swasta, karena mereka punya perhitungannya beda dengan sekolah elite, karena segmennya berbeda. Sehingga tidak berulang kasus-kasus siswa yang tidak diterima di sekolah," tambahnya.
Baca juga: Cegah Jukir Tidak Resmi, Dishub Surabaya Tempel Foto Petugas di 819 Titik Parkir
Di hari ulang tahun Kota Surabaya ini, Akma berharap pemkot bisa lebih meningkatan program-program yang baik, sehingga masyarakat merasakan betul program-program yang ada.
"Program yang sudah baik, di dinas kesehatan maupun dinas pendidikan harus dirasakan seluruh warga Kota Surabaya," pungkasnya. (ADV)
Editor : Narendra Bakrie
