Pengadilan Indonesia Tak Berhak Adili Kedubes India: Dilindungi Hak Imunitas

Surabaya - Pengacara Kedutaan Besar India di Indonesia, Dr. Syaiful Ma'arif menegaskan bahwa gugatan Edwin Soeryadjaya dkk terhadap pembangunan Gedung Kedutaan Besar India di HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berhak diadili.

"Kedubes India mempunyai imunitas terhadap yuridiksi pidana, perdata, dan administrasi di negara penerima (incasu Republik Indonesia), dalam bentuk apa pun. Sebab itu, pengadilan di Indonesia tidak bisa mengadili perkara dengan obyek Kedubes India," tegas Syaiful di Surabaya, Minggu (27/10/2024).

Baca juga: Terungkap di Pengadilan, Pejabat Bea Cukai Kembalikan Uang Rp1 Miliar dan Mazda ke KPK

Dalam gugatan itu, para penggugat memohon penghentian pembangunan Kedubes India dan pembayaran ganti rugi senilai Rp3 triliun.

Menurut Syaiful, suatu negara berdaulat harus menghormati perbuatan dari negara berdaulat lainnya, dan hakim dari negara berdaulat yang satu tidak dapat mengadili tindakan dari negara berdaulat lainnya.

"Sehingga seharusnya Kedutaan Besar India, menurut hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor: 316/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Tim," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Kedutaan Besar India adalah Perwakilan Diplomatik resmi. Keberadaannya didasarkan pada Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (ratifikasi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1982).

Baca juga: Pengusaha Petshop Surabaya Gugat J&T Cargo Rp3,6 Miliar, Paket Pakan Kucing Diduga Ditukar Pasir dan Kerikil

Selain itu, Negara Penerima Kedutaan Besar India melekat hak atau prinsip tidak dapat diganggu gugat (the right of inviolability), hak perlindungan diplomatik (right to protection) dan hak imunitas (the right of imunity).

Ini berlaku juga terhadap kekebalan dari yurisdiksi kriminal atau pidana Negara Penerima, yurisdiksi sipil atau perdata maupun administratif.

"Merujuk hal itu, maka Gedung Perwakilan atau Misi dari Kedutaan Besar India yang menjadi objek dalam perkara ini juga melekat hak tidak dapat diganggu gugat, karena merupakan kedaulatan yurisdiksi Negara India. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 huruf (i), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik," jelas pria kelahiran Madura itu.

Baca juga: Hakim Bersikukuh Andrie Yunus Bersaksi, Sidang Bisa Digelar di Rumah Sakit

Syaiful mengatakan, secara hukum gugatan yang ditujukan kepada Kedubes India tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Alasannya, pengadilan yang dituju, yakni PN Jakarta Timur adalah forum pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Di samping itu, Kedutaan Besar India sebagai perwakilan diplomatik resmi negara India di Indonesia bukanlah subyek hukum yang bisa ditarik sebagai pihak, serta tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum sebagaimana dimaksud para penggugat.

"Apalagi ada permintaan yang tidak masuk akal dalam petitum Nomor 4, yakni meminta Kedubes India tidak menggunakan dan memanfaatkan tanah dan bangunan yang menjadi yurisdiksinya. Serta permintaan ganti kerugian yang berlebihan, yakni Rp3 triliun," pungkas pendiri Advokat Muslim Nasional (AMN) tersebut.

Editor : Narendra Bakrie