Peristiwa
Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia (Foto: YouTube BPIP)
Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri menyebut hubungannya dengan Presiden Jokowi baik-baik saja.
"Saya sama presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" ujar Presiden RI Ke-5 itu dikutip mili.id dari tayangan YouTube BPIP, Senin (5/8/2024).
Baca juga: Megawati Hangestri Raih MVP Proliga 2026, Antar Jakarta Pertamina Enduro Juara
Hal itu disampaikan Megawati di sela dirinya memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena wacana presiden 3 periode.
Baca juga: Megawati Menangis Haru, Pertamina Enduro Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026
"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," papar Megawati.
Dia menilai yang mempunyai sikap terkait masa jabatan presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Katanya, hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode.
Baca juga: Sidang Ijazah Jokowi: Ahli Dorong Verifikasi Terbuka untuk Akhiri Polemik Publik
"Saya tidak punya hak mengatakan boleh atau tidak, itu kan harus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR," tambahnya.
Editor : Narendra Bakrie
Berita Terkait
Olah Raga
Megawati Hangestri Raih MVP Proliga 2026, Antar Jakarta Pertamina Enduro Juara
Minggu, 26 Apr 2026 15:19 WIB
Olah Raga
Megawati Menangis Haru, Pertamina Enduro Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026
Jumat, 10 Apr 2026 09:16 WIB
Peristiwa, Politik
Sidang Ijazah Jokowi: Ahli Dorong Verifikasi Terbuka untuk Akhiri Polemik Publik
Rabu, 18 Feb 2026 18:25 WIB
