Giliran Civitas Akademika Universitas Brawijaya Sampaikan Pernyataan Sikap

Malang - Civitas Akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan sikap tentang 'Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia' itu dilaksanakan di lobby rektorat, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Polsek Blimbing Perkuat Ketahanan Pangan Bersama Poktan Tani Asri, Bantu Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Berikut isi dari pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Senat Akademik FMIPA UB, Prof Sukir Maryanto:

Pernyataan sikap civitas akademika Universitas Brawijaya tentang penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum.

Penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka hari ini, Selasa tanggal 6 Februari 2024 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan.

Kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara.

Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

8 poin pernyataan sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya:

1. Menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

2. Menghimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

Baca juga: Polresta Malang Kota Tangkap Dua Pelaku Curas, Ancam Mahasiswa dengan Pisau dan Celurit

3. Menghimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.

Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan. dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.

4. Menghimbau TNI, Polri dan ASN agar bersikap netral dan menjaga agar pemilu berjalan damai dan aman.

5. Menghimbau para penyelenggara Pemilu, KPU, dan Bawaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil.

6. Menghimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics.

7. Menghimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya. Kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan.

Baca juga: Sambang Poskamling, Kapolresta Malang Kota Serap Aspirasi dan Jaga Kamtibmas Hingga Level RT

8. Menghimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pernyataan sikap ini diikuti profesor aktif dan emeritus, dosen, alumni, mahasiswa dan dewan profesor. Proses untuk dilakukannya pernyataan sikap tersebut dikatakannya tidak singkat.

"Kita sejak 15 Desember telah ikut merumuskan di Universitas Hasanuddin saat MDGP PTN-BH. Kenapa baru sekarang? Karena prosesnya institusional, formal dan melibatkan stakeholder semuanya, jadi tidak singkat," ujar Prof Sukir.

Dia juga memastikan tidak ada tendensi dalam pernyataan sikap tersebut, karena ditujukan bagi semua pihak.

"Hampir semua stakeholder, jadi pemerintah semua, daerah, pusat, desa, MK, DPR, TNI/ Polri, ASN, semuanya, masyarakat. Jadi tidak ada tendensi ke siapa pun, tapi Indonesia," tambahnya.

Editor : Narendra Bakrie