Seruan Kebangsaan Untag Surabaya: Jaga Republik dari Degradasi Demokrasi

Surabaya - Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya membacakan pernyataan sikap seruan kebangsaan di depan Gedung Plaza Proklamasi kampus setempat, Senin (5/2/2024) pagi.

Pembacaan pernyataan sikap tersebut dipimpin langsung Rektor Untag Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho.

Baca juga: Polrestabes Surabaya Amankan 192 Pelaku Kejahatan Jalanan dalam Dua Bulan Operasi

Sebelum membacakan pernyataan sikap tersebut, Prof Mulyanto Nugroho mengatakan, pembacaan petisi ini didahului fenomena-fenomena menjelang Pemilu 14 Februari 2024.

"Demokrasi kita saat ini sedang sakit, penyalahgunaan wewenang yang memenangkan salah satu paslon, etika semakin terpuruk," ujar Prof Nug-sapaan rektor.

Prof Nug juga menyampaikan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil (jurdil).

"Pemilu tahun ini harus jurdil. Tentunya yang kita harapkan adalah amanah. Sehingga Negara Indonesia akan berwibawa kembali. Kita tahu bahwa kekuasaan pemerintah ditinggalkan untuk memenangkan salah satu paslon," terang dia.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilu 2024.

"Oleh sebab itu kita mengajak masyarakat untuk menentang politik dinasti. Sebab Indonesia bukan milik golongan dan kelompok. Indonesia milik masyarakat itu sendiri," ungkapnya.

Rektor Untag Surabaya Prof. Dr. Mulyanto Nugroho memimpin Seruan Kebangsaan Kampus Merah Putih

Prof Nug lalu membacakan secara lengkap pernyataan sikap Untag Surabaya yang diikuti seluruh civitas akademika. Berikut petikannya:

Baca juga: Kejari Surabaya Tangkap Ibu-Anak Buron Korupsi Rp4,75 Miliar, Buron Empat Tahun

Kami segenap civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Kampus Merah Putih, kampus nasionalis menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan keutuhan NKRI, merasa prihatin atas kondisi sosial politik dan kelangsungan negara hukum.

Hal ini berhubungan erat dengan telah terjadinya pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara.

Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan keadilan dalam demokrasi, mendorong presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.

Masa depan bangsa dan negara tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional.

Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini, untuk menjaga bumi, air dan tanah Indonesia, demi kelangsungan kehidupan generasi kita, di negeri yang damai dan sejahtera di bawah pilar panji-panji nilai kebangsaan, kejujuran, kecerdasan, keberagaman dan kreativitas.

Baca juga: Gerak Cepat Pemkot Surabaya Sidak Gion Spa, Management Kooperatif

Kami menyatakan, yang pertama menolak politik dinasti dan intimidasi. Kedua menolak korupsi kolusi dan nepotisme. Ketiga menuntut pemerintah yang bersih dan berwibawa. Keempat menuntut etika bernegara dan berpemerintahan.

Oleh karenanya kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk yang pertama menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi.

Kedua menolak politik dinasti. Ketiga menolak politik uang dalam pemilu. Dan keempat menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan-jabatan serta indikasi yang berindikasi melanggar kekuasaan personal maupun kelompok.

Kelima, mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri, jangan patahkan nurani karena ambisi.

Editor : Narendra Bakrie