33 Persen Pemilih Muda di Jatim Tolak Politik Dinasti

Surabaya - Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya merilis hasil survei terkait politik dinasti di Jawa timur. Hasilnya, para pemilih muda Jatim 26 persen percaya, 33 persen tidak percaya dan 41 persen tidak peduli.

Survei ini dilakukan 14-22 Oktober terhadap 1075 responden yang tersebar secara proporsional di 38 kabupaten atau kota di Jatim.

Baca juga: Rayakan 10 Tahun Perjalanan, Four Points by Sheraton Surabaya Hadirkan #FYP Moments

Peneliti Utama, Radius Setiyawan mengatakan, selain politik uang, politik dinasti dalam konteks demokrasi menarik untuk menjadi pembahasan.

Ia menjelaskan, Politik dinasti dipahami sebagai proses reorganisasi kekuasaan melalui perubahan model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia.

Menurutnya, dari hasil survei PUSAD menjadi hal yang penting karena menjelang Pemilu 2024 demografi pemilih di Jawa Timur didominasi usia produktif. Mulai dari 17-40 tahun atau kelompok pemilih generasi Z dan generasi millenial.

Dari total 31.402.838 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Jatim, sejumlah 16.001.790 atau sebanyak 51 persen merupakan pemilih muda.

Radius mengungkapkan ada tujuh alasan yang membuat anak muda Jatim menolak politik dinasti.

Pertama 30,60 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat proses kaderisasi kepemimpinan.

Baca juga: Anas Karno: Akurasi Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kunci Kebijakan Pembangunan Surabaya

Kedua, 28,00 persen masyarakat tidak percaya karena buruknya kinerja calon pemimpin sebelumnya dan tidak ada dampak terhadap pembangunan.

Ketiga 27,00 persen masyarakat tidak percaya karena menghambat fungsi check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Keempat, 25,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan diskriminatif terhadap minoritas politik.

Kelima, 24,00 persen masyarakat tidak percaya karena kinerja pemimpin sebelumnya memiliki kedekatan dengan calon cenderung menyalahgunakan wewenang.

Baca juga: Syaifuddin Zuhri Ingatkan Dampak Krisis Kepercayaan terhadap DPRD

Keenam 23,10 persen masyarakat tidak percaya karena kecenderungan mengarah pada otoritarianisme. Terakhir 20,50 persen masyarakat tidak percaya karena cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Perdebatan soal politik dinasti menurut saya menarik dan bagus bagi tumbuh kembang demokrasi. Karena perdebatan tersebut membuat orang mulia melihat secara serius.

Tidak serta merta menolak tetapi tidak serta merta menerima. Mau dari mana asalnya dan silsilah keluarganya, nilai-nilai meritokrasi harus tetap menjadi pegangan,” pungkas Radius.

Editor : Aris S