Pemerintahan
Mili.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya, Fraksi PKS menilai masih banyak persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, mulai dari anjloknya laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), rendahnya realisasi retribusi parkir, hingga membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp516 miliar.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (8/7), saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Baca juga: DPRD Soroti APBD Surabaya, Imam Syafi'i Desak Audit BUMD
Johari mengungkapkan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari bagian laba BUMD mengalami penurunan signifikan. Jika pada APBD 2024 kontribusinya mencapai sekitar Rp195 miliar, pada 2025 hanya terealisasi sekitar Rp104 miliar.
"Kami meminta penjelasan mengapa capaian pendapatan dari bagian laba BUMD turun sangat tajam. Hampir seluruh BUMD, kecuali PT SIER, PT YEKAPE, dan BPR SAU, tidak mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti buruknya realisasi retribusi parkir. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum hanya mencapai 34,40 persen dari target, sedangkan retribusi tempat khusus parkir terealisasi sebesar 65,99 persen.
Menurut Johari, pemerintah harus terbuka mengenai penyebab rendahnya capaian tersebut.
"Apakah karena lemahnya pengawasan dan manajemen di lapangan, atau target yang sejak awal memang tidak realistis?" katanya.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Pungutan Warga Baru di Sememi, Legal atau Pungli?
Tak hanya dari sisi pendapatan, PKS juga menilai serapan belanja daerah terus menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Realisasi belanja APBD 2025 hanya mencapai 85,70 persen, lebih rendah dibandingkan 86,94 persen pada 2024 dan 88,19 persen pada 2023.
Bagi Fraksi PKS, kondisi tersebut menjadi sinyal serius yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran daerah.
"Kondisi ini merupakan warning atau lampu kuning. Persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus segera dievaluasi agar tidak terus berulang," tegas Johari.
Rendahnya serapan anggaran tersebut, lanjutnya, berdampak pada membengkaknya SiLPA 2025 yang mencapai sekitar Rp516 miliar. Dana yang tidak terserap itu dinilai sebagai potensi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: DPRD Surabaya Sentil SiLPA Fantastis, Mengapa Pemkot Masih Berutang?
Fraksi PKS pun mendesak Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan daerah agar setiap rupiah APBD dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Meski melayangkan kritik, Fraksi PKS tetap mengapresiasi sejumlah indikator makro ekonomi Kota Surabaya yang menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,87 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,84 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 3,56 persen.
Namun demikian, PKS menegaskan capaian makro tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih membutuhkan pembenahan secara serius.
Editor : Redaksi
Berita Terkait
