Polisi Dikabarkan Perketat Pengawasan Pilkades Suko, Warga Sambut Langkah Pencegahan Politik Uang

Mili.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Suko, Kecamatan Sukodono, aparat kepolisian dikabarkan memperketat pengawasan guna mengantisipasi praktik politik uang (money politics) yang kerap menjadi perhatian dalam pesta demokrasi tingkat desa.

Informasi tersebut beredar luas melalui pesan WhatsApp yang diterima sejumlah warga Suko. Dalam pesan itu disebutkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dan menyiagakan personel intelijen di sejumlah wilayah untuk memantau jalannya tahapan Pilkades.

Baca juga: Perhitungan Selesai, Rukhayani Hanya Raih 23 Persen dari DPT, Kemenangan yang Disebut Tak Mewakili Mayoritas Warga Suko

“Info pemilihan kepala desa seluruh Kecamatan Sukodono. Pihak kepolisian menyebar ke desa-desa untuk mencegah money politik. Para intel menyebar di tiap desa. Tadi malam ada rapat koordinasi dari pihak kepolisian. Ini para calon tidak berani menyebar uang,” demikian isi pesan yang diterima salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (22/5/2026).

Meski belum ada keterangan resmi terkait isi pesan tersebut, warga menyambut baik kabar mengenai langkah antisipatif yang disebut dilakukan aparat kepolisian. Menurut mereka, pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas Pilkades dan mencegah terjadinya praktik pembelian suara.

Baca juga: Golput Menang, Pengamat Sebut Panitia Pilkades Suko Gagal

Warga menilai kehadiran aparat keamanan dapat memberikan efek pencegahan bagi pihak-pihak yang berniat melakukan pelanggaran. Mereka berharap seluruh proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dari intervensi politik uang.

Selain itu, warga juga meminta Panitia Pilkades Suko mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan aparat keamanan. Sinergi antara panitia dan kepolisian dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta Pilkades mematuhi aturan yang berlaku.

Baca juga: Warga Protes Tak Bisa Mencoblos, Pilkades Suko Diwarnai Kekisruhan Aturan KTP

“Panitia Pilkades harus tetap menjaga demokrasi. Sekarang zamannya sudah berbeda. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemilihan yang bersih dan transparan,” ujar warga tersebut.

Dengan adanya pengawasan yang dikabarkan semakin intensif, masyarakat berharap Pilkades Suko dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi desa yang sehat, mengedepankan visi dan program calon kepala desa, serta terbebas dari praktik-praktik yang berpotensi mencederai kehendak rakyat.

Editor : Redaksi