Mili.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinvestasi pada masa jabatan ketua partai umum politik maksimal dua periode sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi di tubuh partai.
Usulan tersebut merupakan bagian dari kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Pengawasan KPK. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa rekomendasi ini tidak muncul secara sembarangan, melainkan didasarkan pada kajian akademis yang mendalam. Juru KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyampaian masa jabatan menjadi salah satu poin penting dalam hasil kajian tersebut.”
Baca juga: Di Tengah Sidang Korupsi, Sudewo Harap Dukungan Warga untuk Kembali Memimpin Pati
Salah satu temuannya pada poin delapan adalah jangka waktu seorang ketua partai politik, dan itu memiliki basis akademis,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam memperkuat sistem demokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini.
Baca juga: Tito Karnavian Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Tekankan Pentingnya Integritas Pemimpin
Editor : Redaksi
Berita Terkait
Hukum
Di Tengah Sidang Korupsi, Sudewo Harap Dukungan Warga untuk Kembali Memimpin Pati
Selasa, 21 Jul 2026 08:36 WIB
Hukum
KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT di Lombok Barat, Bupati hingga Sejumlah Tersangka Dibawa ke Jakarta
Senin, 20 Jul 2026 21:23 WIB
Politik, Pemerintahan, Hukum
Tito Karnavian Soroti Maraknya OTT Kepala Daerah, Tekankan Pentingnya Integritas Pemimpin
Kamis, 16 Jul 2026 14:05 WIB
