Pemerintah RI Imbau Penundaan Sementara Keberangkatan Jamaah Umrah

Mili.id — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau adanya penundaan sementara keberangkatan jamaah umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik keamanan di kawasan Timur Tengah.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu RI tertanggal 1 Maret 2026 dengan nomor 00519/PK/03/2026/68/11 tentang permohonan penundaan keberangkatan jamaah umrah untuk sementara waktu.

Baca juga: Mengenal Mecca, Sistem WABot Pemandu Jamaah Haji dan Umrah Karya ITS

Dalam surat yang ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto, disebutkan bahwa langkah antisipatif perlu diambil menyusul perkembangan situasi keamanan akibat eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran.

Pemerintah menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk calon jamaah umrah yang akan melakukan perjalanan menuju Arab Saudi.

Baca juga: Dari Tanah Suci Mekkah, Wawali Surabaya Armuji Sampaikan Kabar Ini

Kemlu RI kemudian meminta kerja sama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah agar menyampaikan himbauan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) maupun agen perjalanan untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan jamaah hingga situasi dinilai lebih aman dan kondusif.

Langkah ini disebut sebagai upaya preventif guna memberikan perlindungan optimal kepada jamaah Indonesia sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah di masa mendatang.

Baca juga: Waspada... Modus Penipuan Jasa Penjualan Tiket Ibadah Umrah

“Penundaan sementara diharapkan menjadi langkah bersama dalam memitigasi risiko keamanan bagi jamaah,” demikian isi surat tersebut.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan regional di Timur Tengah.

Imbauan tersebut juga menjadi sinyal kewaspadaan pemerintah dalam memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Editor : Muhammad