HIPMI Dukung Kebijakan Bahlil Soal BBM

Jakarta, mili.id – Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira, angkat bicara terkait isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta seperti BP, Shell, dan VIVO.

Menurutnya, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya negara mengontrol komoditas strategis demi menjaga ketahanan energi nasional.

Baca juga: Haidar Nejad Kenalkan Kampoeng Djahdoel Batik Semarang ke HIPMI PT ITB

“Keputusan Pak Bahlil sudah sesuai arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak memang harus dikontrol negara. Jadi arah kebijakannya jelas,” ujar Anggawira di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Ia menuturkan, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, realisasi impor sudah mencapai 110 persen. Namun, fakta bahwa stok sempat habis di beberapa titik menjadi pelajaran penting bagi pelaku industri.

“Ke depan perlu ada perencanaan logistik yang lebih matang, bukan sekadar menuntut impor lebih besar. Kebutuhan SPBU swasta berbeda-beda, ada yang agresif mengembangkan jaringan, ada yang standar. Itu harus diperhitungkan,” jelasnya.

Baca juga: SPBU Khusus Pertamina Stop Pertalite, Ini Alasannya

Terkait instruksi Bahlil agar badan usaha swasta membeli BBM dari Pertamina, Anggawira menilai langkah itu sebagai solusi praktis. Dengan begitu, SPBU swasta tetap bisa beroperasi dan konsumen tidak terganggu.

“Di 2026 perencanaan harus lebih matang. Libatkan juga lembaga independen agar transparan. Pertamina juga saya harap melakukan koreksi produk dan layanan supaya tercipta persaingan sehat antara SPBU milik negara dan swasta,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan BBM di SPBU swasta. Ia menegaskan, pemerintah justru sudah menambah kuota impor sebesar 10 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Menteri ESDM Hadiri Resepsi Pernikahan El Rumi–Syifa Hadju, Sampaikan Doa dan Harapan

“Enggak ada kelangkaan. Kuota impor 2024 kita berikan penuh, dan di 2025 kita tambah 10 persen. Jadi lebih besar. Kalau swasta butuh tambahan, bisa ajukan kerja sama B2B dengan pemerintah,” kata Bahlil.

Dengan langkah ini, diharapkan kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga sekaligus memberi ruang sehat bagi SPBU swasta dan Pertamina dalam menyediakan energi nasional.

Editor : Erwin Muhammad