Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah (Foto: DPRD Jatim)
Surabaya, mili.id - Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, mengingatkan pemerintah agar operasional program Koperasi Merah Putih tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia khawatir, jika infrastruktur dan regulasinya belum siap, program ini bisa berdampak buruk pada pengelolaan dana desa.
“Karena sampean tahu sendiri kan, pengelolaan dana desa aja hari ini masih banyak masalah. Kami takutkan nanti kalau ini dadakan, tiba-tiba diluncurkan tapi infrastrukturnya belum disiapkan matang, bisa menjalar ke dana desa,” kata Ubaidillah, Rabu (23/7/2025).
Baca juga: Koperasi Merah Putih Diserbu Warga, Omzet Harian di Lamongan Tembus Jutaan Rupiah
Ia menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Namun, pelaksanaannya harus diawasi secara ketat dan dilakukan dengan perencanaan matang.
“Ini memang program prioritas ya dari Presiden Prabowo. Tentunya ini merupakan peringatan kepada seluruh aparatur desa dan pemangku kepentingan agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan di masa depan,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti adanya sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki dalam pembentukan koperasi tersebut. Salah satunya adalah soal kejelasan struktur dan pengurus koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.
“Salah satunya yaitu struktur kepengurusan. Jangan sampai orang yang sudah masuk di BUMDes juga harus masuk di Koperasi Merah Putih. Itu harus ditegaskan,” ujarnya.
Baca juga: Resmikan 1.061 Koperasi, Prabowo: Desa Kini Punya Kekuatan Sendiri
Ia menekankan pentingnya prinsip clear and clean dalam perekrutan pengurus koperasi, agar tidak terjadi konflik kepentingan di lapangan. “Tidak ada tumpang tindih kepentingan dan konflik kepentingan di situ,” kata Ubaidillah.
Ubaidillah berharap, program Koperasi Merah Putih ini dapat membawa kemaslahatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa di tahun-tahun mendatang. (ADV)
Editor : Redaksi
