Pakar Soal Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia: Harus Objektif, Jangan Politis

Surabaya, mili.id - Wacana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia mendapat berbagai tanggapan dari pakar dan akademisi.

Salah satunya disampaikan Dosen Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan.

Baca juga: Jejak “Universitas Kuno” Nusantara: Sriwijaya Disebut Pusat Pendidikan Dunia Jauh Sebelum Oxford Berdiri

Radius mengatakan, ada adagium lama yang menyatakan bahwa sejarah adalah produk kekuasaan. Dalam banyak peristiwa, sejarah yang ditulis dan diajarkan mencerminkan sudut pandang kelompok dominan atau penguasa pada masanya.

Menurutnya, penguasa memiliki kontrol atas sumber daya, pendidikan, dan media sehingga mereka dapat menentukan versi sejarah mana yang akan disebarluaskan.

"Hal ini sejalan dengan ungkapan populer “history is written by the victors” sejarah ditulis oleh para pemenang," ujar Radius, Kamis (8/5/2025).

Dia menjelaskan bahwa merevisi sejarah harus dipahami sebagai sesuatu yang lumrah. Sejarah akan selalu bergantung pada sudut pandang dan ruang wacana.

"Namun penting yang menjadi catatan, proses revisi narasi sejarah tidaklah sederhana. Terdapat metodologi, validitas data, serta aspek ilmiah lain yang harus diperhatikan secara ketat," tegasnya.

Baca juga: Museum Nasional Rayakan HUT ke-248 Lewat Pameran Lampu dan Numismatik

Radius juga menyoroti hubungan erat antara sejarah dan media. Menurutnya, media berperan penting dalam mengukuhkan narasi sejarah. Media juga dapat menjadi alat untuk meruntuhkan tafsir sejarah yang sudah mapan.

"Jika dahulu cara mempertahankan wacana ingatan sejarah dilakukan melalui monumen, tugu, dan ritus-ritus diskursif lainnya, maka di era digital saat ini, ruang wacana terbuka lebar bagi berbagai interpretasi sejarah," jelasnya.

Dalam konteks Indonesia, ia mengingatkan pentingnya penyelesaian beban sejarah yang belum tuntas.

Baca juga: Fenomena Motor Brebet di Surabaya, Ini Penjelasan dan Solusi dari Dosen Teknik Mesin

"Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang besar dapat menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik sementara masih banyak beban sejarah yang belum terselesaikan? Seperti duri dalam daging, beban tersebut akan selalu menghambat perjalanan bangsa," ungkap dia.

Pernyataan tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan segala aspek dalam rencana penulisan ulang sejarah Indonesia agar tidak hanya berpihak pada kekuasaan, tetapi juga mencerminkan kebenaran sejarah yang lebih utuh.

"Pemerintah harus berhati-hati dalam langkah ini dan memastikan bahwa upaya penulisan ulang sejarah dilakukan secara komprehensif, objektif, dan tidak digunakan sebagai alat politik semata," pungkasnya.

Editor : Narendra Bakrie