Warga Wadul Soal Pendidikan dan BPJS ke Anggota DPRD Surabaya

Surabaya, mili.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik menerima sejumlah keluhan warga, saat reses di Jalan Rangkah VI/69 kota setempat.

"Jadi, setelah reses dengan masyarakat ada beberapa hal yang telah disampaikan. Utamanya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan beasiswa," terang Abdul Malik, Kamis (13/2/2025).

Baca juga: ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya Hadirkan "Fraktal", Pameran yang Mengajak Menyelami Bentuk dan Warna

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan, soal kesehatan ini disampaikan warga berkaitan dengan BPJS.

Dirinya meminta ketika masyarakat hendak berobat di rumah sakit, agar tidak ada kendala lagi teerkait administrasi.

"Ada yang menyampaikan bahwa BPJS-nya nggak aktif. Padahal secara prinsip sebelumnya telah disampaikan oleh walikota Surabaya, ketika ada warga endak berobat, maka hanya cukup dengan menggunakan KTP saja dan itu diperkuat dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004," bebernya.

Abdul Malik meminta Dinas Kesehatan Surabaya berkolaborasi dengan pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Semuanya harus bisa diperlakukan sama, diperlakukan secara natural dan tidak melihat ini bawaannya siapa. Pada prinsipnya, saya berharap semuanya bisa diperlakukan sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," ungkap dia.

Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan, Abdul Malik meminta Dinas Pendidikan Surabaya dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), agar untuk wilayah yang memang jangkauannya jauh dari sekolah negeri, bisa menjadi suatu prioritas khusus dan utama untuk wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya dalam kategori menengah ke bawah.

Baca juga: Polrestabes Surabaya Amankan 192 Pelaku Kejahatan Jalanan dalam Dua Bulan Operasi

"Hal ini supaya mereka juga sama-sama mempunyai hak agar bisa masuk ke sekolah negeri," ujarnya.

Sedangkan terkait beasiswa, Abdul Malik berharap kepada Dinas Sosial Surabaya supaya memberikan sosialisasi dan edukasi terkait program Pemuda Tangguh untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Karena tidak semua masyarakat siap di era digitalisasi ini. Maka perlu adanya suatu edukasi agar supaya semuanya bisa mengakses untuk warga yang memang butuh diintervensi dari program tersebut," terang dia.

Di samping itu, yang berkaitan dengan dinas sosial, ada beberapa usulan dari warga, yakni pengajuan kursi roda yang dapat langsung segera direalisasikan.

Baca juga: Kejari Surabaya Tangkap Ibu-Anak Buron Korupsi Rp4,75 Miliar, Buron Empat Tahun

"Saya minta agar supaya bisa diajukan melalui RT/RW, kelurahan dan kecamatan agar dapat disambungkan kepada dinas sosial. Sehingga warga memang benar-benar memenuhi unsur kebutuhan khusus dan layak untuk dibantu sesegera mungkin supaya bisa langsung direalisasikan," tandasnya.

Menurutnya, aspirasi warga seluruhnya ditampung, untuk diteruskan ke dinas terkait di Pemkot Surabaya.

 

Editor : Narendra Bakrie