Per Maret, Kader Kesehatan Ancam Colling Down

Mili.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, menerima puluhan kader kesehatan Surabaya, yang mengadukan kebijakan Walikota Eri Cahyadi terkait 'Kader Hebat Surabaya', Minggu (27/2).

Dyah Katarina, Bendahara F-PDIP menyatakan, kader per Maret rencanya akan colling down sampai ada kepastian mengembalikan fungsi dan tugas mereka seperti semula. 

Baca juga: Surabaya Vaganza 2026 Dongkrak Wisata dan Okupansi Hotel

Mereka, sambung Dyah menilai aturan baru tersebut sangat kacau. Apalagi informasi yang diterima kader belum juga belum jelas. "Kalau pun (Walikota) mau ditata, iya hampir sama, jangan dari satu arah kayak otoriter seperti itu ya, rasanya tidak bijak. Karena ada kader yang berjasa bagi Surabaya meskipun hanya wilahah RT nya saja." ketus Dyah. 

Kader Kesehatan bersama Dyah Katarina di Ruang F-PDIP/Foto:roy

Kendati begitu, ia berterimakasih  telah kepada walikota yang mengapresiasi kinerja kader, dengan catatan Eri harus bijak, jangan main pecat, karena masalah ini masih bisa dipirkan untuk kebaikan kota Surabaya

"Jadi enggak lantas membalikkan tangan, seperti stunting 3 bulan langsung drop, gitu rasanya seperti apa ya, mungkin angka nya terlalu tinggi langsung terjun payung, jadi ini kayak sulapan sulapan gitu lho program (ini)." keluh Dyah. 

Baca juga: Idul Adha 2026 Dijaga Ketat! Pemkot Surabaya Perangi Penyebaran Penyakit Hewan Kurban

Padahal, lanjut Dyah titik tolaknya itu ada pada stunting. Bagi dia, masih banyaknya stunting, dimungkinkan salah satu faktornya kader banyak yang tidak bekerja. Sedangkan mereka, urai Dyah tidak hanya mengurusi stunting. 

"Waktu fasilitator lingkungan bagaimana mengedukasi warga untuk pilah olah sampah itu juga kader." ungkap Dyah 

Bahkan, tutur Dyah, Dinas Kebersihan waktu itu mengakui tidak sanggup mengedukasi kalau tidak dibantu PKK. 

Baca juga: Gen Z Masuk Struktur Partai, PDIP Surabaya Siap Guncang Peta Politik 2029

"lha ini kayaknya kok tidak melihat aturan yang diatas, bolehlah kita membuat pakem sendiri tapi yang namanya PKK itu ada di pusat. Jadi harus ngikut kesana tidsk lantas baru dilantik PKK, lalu buat cara sendiri enggak seperti itu ya," beber Dyah

"Kayaknya ini ada miss ada yang tudak memberkkan informasi yang benar kepada Walikota sehingga terjadi seeperi ini," demikian Dyah.

Editor : Redaksi